Tugu Perguruan Silat di Kabupaten Malang Mulai Dibongkar Secara Mandiri

TIMESINDONESIA, MALANG – Tugu Perguruan Silat di Kabupaten Malang, mulai dibongkar secara mandiri, Kamis, (24/8/2023) petang. Pembongkaran secara mandiri dilakukan Gerakan Aksi Silat Muslim Indonesia (GASMI).

Perguruan Silat GASMI membongkar tugu perguruan silat di Desa Putukrejo, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang. Aksi ini dilakukan  untuk mematuhi Surat Edaran atau SE dari Bakesbangpol Jawa Timur.

Tugu persilatan yang dibongkar, memiliki ukuran sekitar 3 x 2 meter dan telah menjadi simbol keberadaan perguruan silat tersebut selama bertahun-tahun.

Namun, dengan adanya SE tersebut, GASMI memutuskan untuk membongkarnya secara mandiri sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau SE dari Bakesbangpol Jatim.

Hal tersebut mendapat apresiasi dari Polres Malang. Menurut Kasi Humas Polres Malang, Iptu A Taufik mengatakan, pembongkaran tugu silat secara mandiri itu merupakan langkah positif.

"Hal menunjukkan kesadaran tinggi dari perguruan silat tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Iptu A Taufik melalui rilisnya, Jumat, (25/8/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, SE Bakesbangpol Jawa Timur mengeluarkan edaran tentang pembongkaran tugu, patung, dan simbol perguruan silat sebagai langkah untuk menjaga kesatuan dan harmoni di wilayah Jawa Timur

“Hal ini menjadi contoh positif bagi perguruan pencak silat lainnya di seluruh Kabupaten Malang, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus dijaga,” urainya.

Menurutnya, Aksi GASMI menjadi bukti bahwa perguruan silat juga mampu beradaptasi dan mendukung upaya pemerintah dalam memelihara kondusifitas lingkungan.

"Kami berharap bahwa langkah GASMI ini akan menginspirasi perguruan pencak silat lainnya di Kabupaten Malang dan wilayah lainnya," kata Perwira Pertama atau Pama kepolisian dengan dua balok di pundaknya tersebut.

Dikatakannya, pembongkaran Tugu Perguruan Silat di Kabupaten Malang secara mandiri yang dilakukan GASMI telah memberikan contoh konkret tentang pentingnya menghormati regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. (*)