Tingkatkan Kesejahteraan, Mahfud MD Hapus Hutang Petani dan Nelayan di Banyuwangi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kedatangan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., alias Mahfud MD di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membawa angin segar bagi para petani dan nelayan di Bumi Blambangan.

Ya. Kedatangan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 tersebut berencana akan melakukan penghapusan hutang para petani dan nelayan. Pernyataan tersebut diungkapkan saat pihaknya melakukan kampanye di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jumat (29/12/2023).

"Pasangan Ganjar-Mahfud siap memutihkan utang atau kredit macet nelayan dan petani di seluruh Indonesia. Tujuannya agar bisa lebih produktif dan sejahtera," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia.

Kedatangan Cawapres yang berpasangan dengan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo ini, disambut meriah oleh warga dari kalangan nelayan dan petani serta tim pemenangannya.

Antusiasme masyarakat dengan kedatangan Mahfud MD sangat tampak. Pasalnya, banyak dari mereka yang ingin bersalaman dengan pria kelahiran Madura tersebut. 

Selepas menaiki panggung, Mahfud terlihat memberikan atribut kampanye berupa kaos dan topi yang telah ditandatanganinya. 

Kemudian, pihaknya mulai menjabarkan beberapa program-program yang akan dijalankan bersama Ganjar Pranowo ketika terpilih nantinya. Seperti mengatasi persoalan solar subsidi dan pupuk subsidi. 

Salah satu yang digembor-gemborkan adalah pemutihan atau penghapusan utang nelayan dan petani. 

Berdasarkan catatan Mahfud, terdapat utang nelayan di Indonesia akibat kredit macet mencapai Rp186 miliar. Sedangakan utang petani mencapai Rp600 miliar. 

Untuk mengatasi hal itu, Mahfud berencana akan mengambil sepersekian dari jumlah rampasan hasil kasus korupsi. Menurutnya, jumlah utang nelayan dan petani itu kecil dibanding jumlah rampasan hasil korupsi yang mencapai ratusan triliun. 

"Kalau diambil dibawah satu triliun saja untuk menutupi utang nelayan dan petani asal nanti diproses secara sah itu sudah bisa. Pemerintah yang baru akan membuat prosesnya," jelasnya.

Saat ditanya soal teknisnya seperti apa, Mahfud  masih enggan menjawab. Dia menegaskan yang terpenting konsepnya petani dan nelayan bebas hutang. 

"Ndak perlu konsep dijabarkan sekarang yang penting bebas utang," tegasnya. (*)