Strategi Baru Disnaker Lamongan: Penempatan PMI Jadi Solusi Atasi Kemiskinan
Disnaker Kabupaten Lamongan perkuat strategi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai upaya nyata menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
LAMONGAN - Menjawab tantangan pengangguran dan kemiskinan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan mulai mengoptimalkan strategi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dipandang sebagai salah satu solusi efektif untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi warga di tingkat akar rumput.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Disnaker Lamongan, Mokhammad Zamroni, saat menghadiri Sarasehan Nasional yang digelar Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (PERPUKADESI) di Gedung Perpustakaan Nasional RI.
Kegiatan bertajuk “Penguatan Tata Kelola Kepemimpinan Daerah untuk Indonesia Berkelanjutan” tersebut menjadi momentum penting bagi Lamongan untuk menyerap praktik terbaik tata kelola daerah, khususnya dalam isu pemberantasan kemiskinan.
PMI sebagai Pilar Ekonomi Daerah
Dalam forum tersebut, salah satu poin strategis yang disorot adalah pemaparan narasumber nasional, Mukhtaruddin, mengenai agenda penempatan PMI sebagai motor penggerak pembangunan nasional dan daerah.
Zamroni mengungkapkan, kehadiran Pemkab Lamongan dalam forum ini merupakan bentuk komitmen untuk memperbarui strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Langkah konkret ke depan bukan sekadar mengirim tenaga kerja, tapi bagaimana kita menguatkan tata kelola perlindungan dan penempatan PMI. Tujuannya agar mereka menjadi pahlawan devisa yang mampu mengubah status ekonomi keluarganya di Lamongan," ujar Zamroni, Senin (4/5/2026).
Kolaborasi dan Inovasi Kepemimpinan
Selain membahas PMI, sarasehan tersebut juga menghadirkan tokoh nasional seperti Dewan Pembina PERPUKADESI, Dr. S. Soekarwo, serta Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dan inovasi kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan zaman.
Bagi Kabupaten Lamongan, wawasan dari para pakar ini menjadi rujukan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terutama dalam menyelaraskan program daerah dengan target pembangunan nasional berkelanjutan.
“Kami belajar banyak dari praktik baik yang dipaparkan. Fokus kita adalah bagaimana kepemimpinan di sektor tenaga kerja bisa lebih inovatif dalam menjemput peluang kerja, baik di tingkat lokal maupun internasional,” lanjut Zamroni.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Melalui partisipasi aktif dalam sarasehan nasional ini, Zamroni berharap dapat membawa pulang skema kebijakan yang lebih aplikatif untuk diterapkan di daerah.
"Semoga penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat dinas bisa berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik dan pembukaan lapangan kerja baru," pungkasnya.
Dengan strategi penempatan PMI yang lebih terukur dan terlindungi, Kabupaten Lamongan optimistis dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan sekaligus mencetak SDM unggul yang memiliki daya saing di pasar global. (*)
Apa Reaksi Anda?