Selain Banyak Sekolah Rusak, Legislatif Ungkap Persoalan Lain Pendidikan di Bondowoso

BONDOWOSO - Kerusakan bangunan sekolah di Bondowoso terus bermunculan sepanjang awal 2026. Baik yang disebabkan karena usia bangunan hingga bencana alam. Akibatnya sejumlah siswa di beberapa sekolah harus mencari ruang alternatif untuk belajar. 

Mirisnya lagi, pemerintah kabupaten Bondowoso tidak bisa melakukan perbaikan karena terkendala dana akibat efisiensi pemerintah pusat. 

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso Abdul Majid mengatakan persoalan keterbatasan anggaran sebenarnya sudah dibahas sejak penyusunan KUA-PPAS 2026 pada tahun anggaran 2025.

Saat itu, DPRD meminta agar kebutuhan paling mendesak di sektor pendidikan dipetakan secara rinci, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kebutuhan lainnya. 

Data tersebut kata dia, juga harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) setelah sebelumnya diinput melalui Dapodik.

“Itu kita sesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” katanya, Kamis (30/4/2026). 

Namun pada November 2025, anggaran pendidikan kembali terkoreksi akibat efisiensi hingga mencapai Rp52 miliar.

“Artinya yang biasanya tersedia, sekarang menjadi tidak ada,” ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra itu menilai tingginya anggaran pendidikan tidak serta merta bisa difokuskan pada pembangunan fisik sekolah.

Sebab lanjut dia, sebagian besar tetap terserap untuk gaji, tunjangan ASN, PPPK, dan pegawai sektor pendidikan lainnya.

Di sisi lain, sektor pendidikan di Bondowoso juga masih menghadapi persoalan lain, seperti ratusan kepala sekolah yang belum definitif, distribusi guru yang belum merata, hingga persoalan rombongan belajar di sejumlah sekolah pinggiran.

Majid menegaskan pembangunan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan gedung, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, segera memaksimalkan penyerapan anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Bukan hanya Dinas Pendidikan, semua OPD harus segera merealisasikan anggaran. Kalau bisa terserap 100 persen sebelum perubahan anggaran, supaya pemerintah pusat juga melihat bahwa anggaran di Bondowoso dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya. (*)