Satu Atap, Dua Nasib: Menyoal "Anak Tiri" Guru PAI di Sekolah Umum

MALANG Di ruang guru sekolah umum, pemandangannya tampak seragam: guru-guru sibuk menyiapkan modul ajar, berdiskusi tentang Kurikulum Merdeka, dan menanti hak kesejahteraan yang dijanjikan negara. Namun, jika kita melihat lebih dekat, ada sekat transparan yang memisahkan nasib mereka. Itulah realitas pahit yang dialami guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajar di bawah naungan Dinas Pendidikan (Diknas).

Meski mengabdi di gedung yang sama, guru PAI seringkali merasa seperti "anak tiri" dalam rumah tangga birokrasi Indonesia.

Beban Administrasi Dua Tuan

Masalah utama yang mencekik produktivitas guru PAI adalah dualisme administrasi. Di satu sisi, sebagai pengajar di sekolah umum, mereka wajib tunduk pada aturan main Diknas. Di sisi lain, karena mata pelajarannya berada di bawah payung kementerian agama, mereka juga harus melapor ke Kemenag.

Bayangkan, seorang guru harus mengisi dua sistem pelaporan yang berbeda, mengikuti dua standar juknis yang sering kali tidak sinkron, dan memenuhi tuntutan administratif dari dua instansi sekaligus. Alih-alih fokus pada pengembangan karakter siswa, energi guru PAI habis terkuras untuk urusan kertas dan aplikasi yang tumpang tindih.

Kesenjangan Kesejahteraan yang Melukai Keadilan

Ketimpangan ini mencapai puncaknya pada isu Tunjangan Profesi Guru (TPG). Akhir Januari kemarin menjadi momen yang menyesakkan bagi guru PAI. Rekan sejawat mereka (guru mapel umum) sudah mulai mencairkan TPG melalui Diknas. Sementara itu, guru PAI di sekolah yang sama hanya bisa gigit jari.

Alasannya klasik: ketidakjelasan anggaran dan juknis yang terus berubah di sisi Kemenag.
"Katanya dana belum ada," atau "Juknis sedang direvisi," menjadi kalimat sakti yang terus berulang. Kesenjangan waktu pencairan ini bukan sekadar masalah teknis perbankan, melainkan masalah keadilan sosial bagi mereka yang memiliki beban kerja yang setara.
 
Solusi

Integrasi Total ke Diknas

Terus memelihara ego sektoral antara Diknas dan Kemenag hanya akan memperpanjang penderitaan guru di lapangan. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah berani untuk menyatukan administrasi dan pembayaran TPG guru PAI ke dalam satu pintu: Dinas Pendidikan.

Berikut adalah alasan mengapa integrasi ini mendesak:

•  Efisiensi Birokrasi: Menghapus dualisme pelaporan agar guru bisa kembali fokus mengajar.
•  Kesetaraan Hak: Menjamin waktu pencairan tunjangan yang seragam dalam satu instansi sekolah.
•  Harmonisasi Lingkungan Kerja: Menghilangkan rasa cemburu sosial dan perasaan "dianaktirikan" yang merusak iklim kerja di sekolah.

Penutup

Guru PAI memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam membentuk akhlak generasi bangsa. Sangat ironis jika mereka yang mengajarkan nilai-nilai keadilan di kelas, justru menjadi korban ketidakadilan birokrasi di luar kelas. Mengembalikan urusan administrasi dan kesejahteraan mereka sepenuhnya ke Diknas bukan hanya soal kepraktisan, tapi soal memanusiakan guru.

Jangan biarkan guru PAI terus berada dalam ketidakpastian. Mereka adalah bagian dari sekolah, bukan tamu yang terlupakan. Sofi Yulloh Guru PAI sekaligus Operator sekolah umum di SMA Babussalam sehingga paham persis bagaimana perbedaan birokrasi antara guru diknas dengan guru PAI yang menjadi anak tiri Kemenag.