Sahabat Alam Indonesia Soroti Kerusakan Ekosistem di Malang Selatan

MALANG - Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi komunitas lingkungan untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Sejumlah persoalan lingkungan yang berkembang di wilayah Malang pun menjadi sorotan.

Founder sekaligus pegiat Sahabat Alam Indonesia (SALAM), Andik Syaifudin, menilai berbagai aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat maupun lingkungan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kegiatan survei seismik 2D di perairan selatan Jawa yang dilakukan untuk kepentingan eksplorasi migas. Menurut Andik, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem laut sekaligus mengancam mata pencaharian nelayan.

"Gelombang akibat survei seismik menjadi sorotan karena membuat resah nelayan. Kemarin masih proses scouting rumpon yang sudah sampai wilayah perairan Malang," ujar Andik, Jumat (5/6/2026).

Survei seismik merupakan metode geofisika yang digunakan dalam eksplorasi hulu migas dengan memanfaatkan gelombang suara berintensitas tinggi yang ditembakkan ke dasar laut menggunakan airgun. Kegiatan yang berlangsung pada Agustus hingga Desember 2025 itu dipusatkan di wilayah Trenggalek dan Tulungagung, namun cakupan areanya meluas hingga perairan selatan Lumajang, Malang, Blitar, Pacitan, Tulungagung, dan Trenggalek.

Menurut Andik, suara dan getaran yang dihasilkan airgun berpotensi mengganggu kehidupan biota laut. Mamalia laut maupun ikan dapat menjauh dari area survei sehingga berdampak pada hasil tangkapan nelayan.

"Suara dan getaran dari airgun dapat menyebabkan mamalia laut, juga ikan sebagai sumber mata pencaharian nelayan menjauh dari area survei," katanya.

Dalam jangka panjang, gangguan tersebut dikhawatirkan dapat mengubah pola migrasi satwa laut, memengaruhi perilaku makan, hingga memicu stres dan cedera pada sejumlah spesies.

SALAM juga menyoroti proses scouting atau pembersihan area survei dari rumpon milik nelayan. Dengan jumlah rumpon yang diperkirakan mencapai 50 hingga 200 unit di setiap kabupaten, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan sekitar 18 ribu nelayan yang tersebar di enam kabupaten pesisir selatan Jawa.

"Potensi kerugian penghasilan harian nelayan bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah," tegas Andik.

Selain di selatan Jawa, kegiatan survei seismik serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah lain di Indonesia, seperti Kepulauan Kangean, Teluk Tomini, perairan Banggai, lepas pantai Gorontalo, Selat Makassar, Lampung, hingga Kepulauan Seribu.

Ancaman Alih Fungsi Hutan

Selain persoalan laut, SALAM turut menyoroti meningkatnya ancaman alih fungsi kawasan hutan menjadi area pertanian, perkebunan maupun destinasi wisata.

Menurut Andik, pembangunan koridor tengah yang menghubungkan Gondanglegi hingga Simpang Balekambang serta keberadaan Jalur Lintas Selatan (JLS) memang membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus dibarengi upaya perlindungan kawasan hutan yang menjadi penyangga ekosistem di Malang Selatan.

Ia mencontohkan pelebaran jalan di kawasan Bantur hingga Simpang Balekambang yang membelah kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang jelajah satwa liar, memicu fragmentasi habitat, mengubah perilaku satwa, hingga meningkatkan risiko perburuan.

"Adanya eksisting kebun sawit, pertanian tebu dan pembukaan lahan wisata baru di beberapa lokasi kawasan pesisir yang bersinggungan dengan hutan terdegradasi harus diawasi dan dikontrol agar tidak meluas," ujarnya.

SALAM mencatat alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit mulai terlihat di wilayah Tumpakrejo dan Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan. Sementara kawasan hutan yang mengalami degradasi tersebar di Balekambang, Tanjung Sirap, Kondang Iwak, Sumber Celeng, Bantol hingga Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan otoritas terkait memperketat pengawasan terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan agar keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Perubahan Iklim Perlu Diantisipasi

SALAM juga mengingatkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Fenomena La Nina dan El Nino disebut turut memengaruhi pola cuaca di Indonesia dan memicu berbagai bencana hidrometeorologi.

Beberapa dampak yang kini mulai dirasakan antara lain pemutihan terumbu karang (coral bleaching), banjir rob, banjir bandang, tanah longsor, curah hujan yang tidak menentu hingga peningkatan suhu udara ekstrem.

"Kondisi iklim dan cuaca itu juga menyebabkan beberapa kawasan desa mengalami kekeringan. Ini harus dimitigasi dan diadaptasi sehingga dapat meminimalkan dampak kerugian ekonomi maupun ekologis," pungkas Andik.

Menurut SALAM, langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi perhatian bersama agar kerugian yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat, dapat ditekan semaksimal mungkin. (*)