Roti Berjamur di Menu MBG Magetan, DPRD Jatim: Tubuh Anak Bukan Tempat Uji Coba

SURABAYA Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Lembeyan, Magetan, menuai kecaman keras. Niat mulia pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda justru tercoreng oleh temuan menu yang jauh dari standar layak konsumsi.

Sejumlah siswa di wilayah tersebut didapati menerima paket makanan berisi roti yang sudah berjamur serta telur rebus yang cangkangnya masih berlumur sisa kotoran ayam. Temuan ini memicu kekhawatiran publik mengenai sistem Quality Control (QC) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.

Red Flag Higienitas dan Keamanan Pangan

Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPC PDIP Magetan, Diana AV Sasa, memberikan reaksi keras atas insiden memalukan tersebut. Menurutnya, hal ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan kegagalan sistemik yang membahayakan keselamatan anak didik.

"Secara prinsip, kita sangat mendukung penuh tujuan baik dari program MBG ini. Tapi kalau realisasinya di lapangan berantakan, dampaknya malah fatal buat kesehatan anak-anak kita. Roti berjamur dan telur yang bahkan belum dicuci bersih itu bukti nyata bahwa SOP higienitas di dapur SPPG sama sekali tidak jalan," tegas Diana, Rabu (25/2/2026).

Diana menyebut temuan ini sebagai red flag atau peringatan keras bagi otoritas terkait. Ia menuntut tindakan nyata daripada sekadar permintaan maaf normatif dari pihak penyelenggara.

Desakan Audit dan Blacklist Vendor Nakal

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Diana mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok program MBG di Magetan. Ia meminta transparansi total mulai dari pemilihan supplier bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga skema distribusi ke sekolah-sekolah.

"Saya mendesak pihak penyelenggara untuk segera buka suara dan melakukan audit total. Transparansi itu wajib. Harus dicek ulang seluruh rantai pasoknya. Jangan sampai ada celah untuk main-main dengan standar gizi," ujarnya dengan nada bicara yang serius.

Lebih lanjut, Diana menegaskan tidak boleh ada kompromi bagi pihak-pihak yang mengabaikan sanitasi demi efisiensi biaya. Ia meminta tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja bagi vendor yang terbukti lalai.

"Ingat, tubuh anak-anak kita bukan tempat untuk uji coba kelayakan makanan. Kalau dari hasil evaluasi nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pemotongan standar demi menekan cost, vendornya harus di-blacklist permanen. Ini peringatan keras agar kasus memalukan ini tidak menular ke daerah lain di Jatim," pungkasnya. (*)