Rakor MBG di Kabupaten Malang Jadi Ajang Curhat SPPG: Dapat Tekanan dari Mitra Hingga Supplier

JAKARTA Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi dan Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (27/2/2026), tak hanya diisi paparan data dan evaluasi program. Sejumlah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Koordinator Kecamatan (Korcam) BGN justru memanfaatkan forum itu untuk mencurahkan keluh kesah mereka selama mengelola dapur MBG.

Di hadapan Forkopimda Kabupaten Malang, yang didalamnya ada Bupati Malang, Kapolres Malang, Dandim 0818 Kajari Kabupaten Malang, dan lainya, para kepala SPPG berbicara terbuka soal tekanan yang mereka alami di lapangan. Mulai dari intervensi mitra atau yayasan pemilik dapur, hingga intimidasi supplier bahan baku.

Secara struktural, mitra atau yayasan merupakan pemilik dapur SPPG yang mengelola serta mendistribusikan makanan. Sementara kepala SPPG adalah talenta muda yang direkrut oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memimpin operasional dapur milik mitra tersebut.

Dalam praktiknya, relasi ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kepala SPPG mengaku kerap tidak sejalan dengan pihak mitra, terutama dalam pengambilan keputusan terkait bahan baku yang akan diolah.

Ketika keputusan dapur tidak sepenuhnya berada di tangan kepala SPPG, mereka merasa tanggung jawab tetap dibebankan kepada mereka apabila terjadi persoalan di kemudian hari.

Tak hanya persoalan internal, tekanan juga datang dari luar. Sejumlah kepala SPPG mengaku pernah mendapat intimidasi dari supplier yang memaksa menyuplai bahan makanan ke dapur mereka.

Modusnya beragam. Ada yang mengatasnamakan kedekatan dengan atasan TNI atau Polri, hingga melakukan tekanan verbal agar pasokan diterima.
Dalam situasi tertentu, kepala SPPG mengaku terpaksa menerima bahan baku tersebut meskipun kualitasnya tidak sepenuhnya sesuai harapan.

Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi mutu makanan yang didistribusikan kepada ribuan penerima manfaat setiap harinya.

Persoalan lain yang mencuat adalah dinamika internal tim. Rata-rata kepala SPPG masih berusia di bawah 30 tahun, bahkan sebagian merupakan fresh graduate yang baru lulus kuliah.
Sementara itu, jumlah relawan atau pegawai yang harus mereka pimpin rata-rata adalah 40 an orang, dimana banyak di antaranya berusia lebih senior.
Beberapa kepala SPPG mengaku kesulitan mengontrol relawan karena faktor usia dan pengalaman.

Polisi Siap Back Up, Jangan Takut Lapor

Menanggapi berbagai curahan hati tersebut, Kapolres Malang, AKBP M. Taat Resdi, menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada seluruh kepala SPPG, selama mereka bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang ada relawan yang mbalelo, ada mitra yang tidak sesuai ketentuan, ada supplier yang nakal, harus tegas. Kalau takut-takut, lapor sama Kapolsek,” tegasnya.

Ia memastikan, bersama Bupati dan Dandim 0818, pihaknya akan mengumpulkan seluruh Kapolsek, Danramil, Camat, dan Korcam untuk memperkuat komunikasi serta pengawasan di lapangan.

“Teman-teman Kepala SPPG akan kita back up. Nggak boleh takut. Kalau ada mitra yang menekan, ada supplier yang barangnya tidak bagus, jangan takut. Lapor ke Kapolsek,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan di dapur MBG bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan menyangkut reputasi dan keselamatan bersama.

“Saya titip betul ini. Jangan sampai kemudian ini jadi masalah bersama. Kalau ada apa-apa yang repot kita semuanya,” tambahnya.

Senada dengan itu, Bupati Malang menyatakan akan menyiapkan mekanisme pendampingan yang lebih sistematis bagi para kepala SPPG. Salah satunya dengan menggelar rakor rutin setiap tiga bulan sekali.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang aman untuk menyampaikan kendala dan mencari solusi bersama.
Langkah ini dinilai penting agar keluhan tidak menumpuk dan kualitas layanan MBG tetap terjaga. Terlebih, program ini menyangkut asupan gizi ribuan anak di Kabupaten Malang.

Rakor di Pendopo Agung itu pun menjadi gambaran bahwa di balik piring-piring makanan bergizi yang didistribusikan setiap hari, ada dinamika kepemimpinan, tekanan, dan tanggung jawab besar yang dipikul para kepala SPPG muda.

Kini, dukungan lintas sektor diharapkan mampu memperkuat mereka, sehingga dapur-dapur MBG di Kabupaten Malang dapat berjalan optimal tanpa bayang-bayang intimidasi. (*)