Rakor MBG di Kabupaten Malang Evaluasi Kasus Keracunan, Forkopimda Tekankan SOP dan Leadership SPPG

MALANG Pemerintah Kabupaten Malang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi dan Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (27/2/2026), di Pendopo Kabupaten Malang. Kegiatan yang diinisiasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut dihadiri seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Malang.

Rakor ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG, menyusul adanya kasus keracunan makanan yang sempat menimpa puluhan siswa serta keluhan terkait menu dari penerima manfaat.

Bupati Malang, HM Sanusi, meminta seluruh SPPG bekerja optimal sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi kejadian makanan tidak layak konsumsi, seperti buah mentah atau bahan pangan yang tidak memenuhi standar.

“Peran MBG ini sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Apa yang menjadi pekerjaan SPPG saat ini adalah tugas berat yang harus diperhatikan secara rinci, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pengelolaan atau distribusi makanan,” tegasnya.

Menurut Sanusi, kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa ditawar, mengingat program ini menyasar ratusan ribu anak dan masyarakat penerima manfaat. Seluruh tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi, harus diawasi secara ketat.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala SPPG menyampaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk adanya tekanan dari mitra maupun supplier yang dinilai memengaruhi kualitas bahan makanan. Hal ini menjadi perhatian serius karena kualitas bahan baku sangat menentukan keamanan konsumsi.

Bupati Malang pun berencana membentuk call center khusus bagi SPPG agar setiap permasalahan dapat dilaporkan secara cepat kepada dinas terkait. “Ini masih dirancang, sehingga mereka bisa lapor 24 jam,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dandim 0818/Malang-Batu, Bayu Nugroho, mengungkapkan pihaknya melakukan pemantauan distribusi MBG setiap hari melalui Babinsa di masing-masing desa. Ia mengakui pernah terjadi kasus keracunan yang cukup besar, dengan sekitar 40–50 anak terdampak hingga harus menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Malang.

“Kalau yang terimbas sampai 40 orang, itu berarti ada yang salah dengan pengolahannya. Oleh karena itu saya meminta untuk lebih berhati-hati lagi, lebih waspada dan teliti dalam penyiapan bahan makanannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Malang Muhammad Taat Resdi menyoroti pentingnya kepemimpinan dan kemampuan pengambilan keputusan (decision making) para kepala SPPG.

“Kita punya tanggung jawab yang besar dalam mengawal program MBG ini. Kata kuncinya adalah leadership kepala SPPG,” ujarnya.

Ia menilai persoalan di lapangan kerap berkaitan dengan keberanian mengambil keputusan, termasuk menghadapi tekanan dari relawan, mitra, maupun supplier. Menurutnya, ribuan anak setiap hari bergantung pada kualitas kerja SPPG.

Dalam rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, memaparkan perkembangan pendirian SPPG. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), target pendirian SPPG di Kabupaten Malang sebanyak 275 unit.

Hingga saat ini, 199 unit telah beroperasi, 176 unit masih dalam proses, dan sisanya dalam tahap pengajuan. Jumlah penerima manfaat program MBG tercatat mencapai 549.192 orang.

Dari sisi standar kesehatan, sebanyak 133 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 30 unit lainnya masih dalam proses pengajuan.

“Data tersebut menunjukkan progres yang cukup signifikan. Namun demikian, percepatan tetap diperlukan agar seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan,” ujar Budiar.

Rakor ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG di Kabupaten Malang tidak hanya diukur dari kuantitas penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan serta kepemimpinan di setiap SPPG. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri berkomitmen mengawal program ini secara ketat demi menjamin keamanan pangan dan masa depan generasi muda. (*)