PMII Demo Penonaktifan BPJS PBID, Ditemui Langsung Bupati Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Malang di Kepanjen pada Senin, tanggal 14 Agustus 2023. Aksi ini berhubungan dengan kebijakan penonaktifan BPJS PBID oleh Pemerintah Kabupaten Malang sejak awal bulan Agustus 2023.

Aparat kepolisian turut mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa PMII ini. Bupati Malang, Sanusi, dan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot, secara langsung berdialog dengan para demonstran.

Adapun ada lima tuntutan utama yang diungkapkan oleh aktivis mahasiswa PMII terkait penonaktifan BPJS PBID ini. Pertama, mereka menuntut pencopotan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kedua, evaluasi terhadap dinas yang terkait dengan BPJS PBID. Ketiga, pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, mereka menekankan pada transparansi data BPJS PBID. Terakhir, mahasiswa PMII menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan, mereka akan menggelar demonstrasi kembali dengan partisipasi massa yang lebih besar.

Koordinator lapangan aksi, M. Wahyudi, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai aksi tersebut. "Kami menemukan bahwa beberapa masyarakat yang pergi ke rumah sakit tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan karena BPJS PBID tidak aktif," ungkapnya kepada media.

Dia juga menyoroti bahwa bantuan dari BPJS PBID tidak tepat sasaran. "Ada yang memiliki mobil dan masih mendapatkan BPJS PBID secara gratis. Memang benar bahwa program ini sementara dinonaktifkan, tetapi kami akan mengawal prosesnya," tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Malang, Sanusi, menjelaskan bahwa penonaktifan sementara BPJS PBID telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan kewajiban. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

"Ketika pengeluaran dari BPJS melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar 72 miliar rupiah, maka saya harus menghentikannya. Saya meminta BPJS untuk menyusun data sesuai dengan aturan," ucapnya dalam pertemuan dengan mahasiswa.

Sebagai seorang politisi dari PDI Perjuangan, Sanusi menjelaskan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebelumnya adalah 6 miliar rupiah per bulan. "Hal ini disesuaikan dengan data kemiskinan yang ada dan selaras dengan APBD," tambahnya.

Sanusi juga mengajak mahasiswa PMII untuk terlibat dalam mengawal isu penonaktifan BPJS PBID ini. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.(*)