PKB dan NasDem Somasi LSI Denny JA Terkait Hasil Survei Elektabilitas Anies Baswedan di Sumut

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Partai PKB dan Nasdem di Sumatera Utara, mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada LSI Denny JA terkait hasil survei elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara.

Kontroversi muncul setelah hasil survei LSI Denny JA yang dirilis pada 2 Oktober 2023, menyatakan bahwa elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya mencapai 5%, sementara Ganjar Pranowo memperoleh 65% dan Prabowo Subianto 30%.

Somasi yang diberikan oleh kedua partai ini mencerminkan pernyataan keberatan mereka terhadap hasil survei tersebut. Koalisi Perubahan ini juga meminta penjelasan mengenai metodologi survei, jumlah dan sebaran responden, serta asal usul sumber dana yang digunakan dalam survei tersebut.

NasDem dan PKB merasa ada kejanggalan dalam hasil survei yang menunjukkan penurunan signifikan elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara dalam waktu yang relatif singkat.

Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar, menyatakan kebingungannya terhadap hasil survei tersebut. Ia menunjukkan bahwa dalam waktu empat bulan, elektabilitas Anies Baswedan telah turun 28%, yang setara dengan rata-rata penurunan 7% per bulan. Ini dianggap sebagai fakta yang belum pernah terjadi dalam sejarah survei.

Menurut Iskandar, ada keanehan lain dalam hasil survei, termasuk angka yang bulat yang dihasilkan oleh survei tersebut, yang menurutnya tidak mencerminkan realitas yang ada di Sumatera Utara.

"Kami keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan," kata Iskandar.

Selain itu, Iskandar mencatat bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, 20 di antaranya merupakan basis Anies Baswedan. Oleh karena itu, NasDem memprediksi bahwa di 20 kabupaten/kota ini, Anies akan menang secara mutlak.

Somasi yang dilayangkan oleh BAHU memiliki nomor 009/BAHU/XI/2023 dan tertanggal 7 Oktober 2023. Surat tersebut dikirimkan ke kantor LSI Denny JA yang berlokasi di Jakarta Timur.

PKB juga mengambil langkah serupa dengan membuka peluang untuk melayangkan somasi terhadap LSI Denny JA atas hasil survei yang sama. Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua DPP PKB, menyatakan bahwa tim hukum pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengidentifikasi masalah tersebut melalui kode etik dari organisasi yang mengawasi lembaga survei.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan memeriksa secara mendalam proses pengambilan sampel responden serta metode perhitungan survei tersebut. Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai hasil survei di masa depan dan berharap agar hasil survei tidak digunakan untuk melegitimasi potensi kecurangan.

"Kita ingin bedah seperti apa pola sampling random-nya yang diambil kemudian juga cara perhitungannya apakah misalkan ini proporsional, tidak. Itu silahkan dulu," kata Cucun.

Sebagai informasi, somasi NasDem dan PKB menandai tingginya ketegangan politik terkait hasil survei elektabilitas politik, yang semakin memanas di Sumatera Utara dan menjadi perhatian nasional.

Hasil survei LSI Denny JA yang dipermasalahkan dilakukan pada periode 4-12 September 2023 dengan melibatkan total 1200 responden di seluruh Indonesia. Survei ini juga menunjukkan bahwa Prabowo Subianto unggul dalam berbagai pasangan cawapres. Kasus ini akan terus diikuti untuk melihat perkembangan dan tanggapan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.(*)