Pimpin Apel Perdana, Bupati Morotai Rusli Sibua Ingatkan ASN Berpolitik dan Arogansi Kades

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Pimpin apel gabungan perdana di tahun 2025, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, dalam arahannya lantang bersuara langsung dengan memberi peringatan keras terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Morotai yang diduga terlibat politik praktis.

Rusli juga mengecam sikap arogansi beberapa Kepala Desa yang memecat stafnya karena beda pilihan politik, bahkan Rusli berjanji bila hal itu terjadi lagi maka dirinya akan memecat kepala desa. 

Apel Perdana Bupati bersama perangkat desa, Guru, ASN PPK dan Pimpinan dan Personil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemda Morotai berlangsung di Lapangan Apel Sekretariat Daerah, Jalan: Jackoeb Mansoer, Lingkungan Muhajirin Baru, Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Kamis (13/3/2025). 

"Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait pemahaman pandangan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Memang banyak hal yang harus diselesaikan. Kali ini memang rasanya beda bila dibandingkan ketika saya menjadi bupati di tahun 2011, karena saat itu kita memulai dari awal jadi banyak hal yang bisa kita atur untuk diselesaikan," ungkap Rusli saat mengawali arahannya. 

Terkait dengan hak hak ASN yang belum dibayar oleh Pemerintahan sebelumnya, kata Rusli sembari mencontohkan, ada istilah pegawai yang bukan PNS atau ASN PPPK terutama tenaga Kesehatan, diminta mohon bersabar, karena memang ini utang bawaan dari pemerintah sebelumnya. 

"Jadi APBD 2025 ini kita mau pakai bayar utang tahun lalu, atau kita bayar start dari sekarang (Tahun 2025). Akhirnya saya memilih, APBD 2025 ini kita start dari awal. Untuk utang tahun lalu nanti kita carikan langkah-langkah lain untuk bagaimana bisa menyelesaikan itu," cetusnya. 

Lanjut ditegaskan mantan Bupati definitif Morotai pertama ini, bahwa untuk tahun 2025 bulan berjalan, mulai dari bulan Januari dan seterusnya, dirinya bersama dengan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane sudah sepakat bahwa terkait TAPD ini tidak boleh lagi terlambat. 

"Gaji pegawai dan TPP harus keluar tepat waktu. Dulu di zaman pemerintahan saya, TPP itu namanya remunerasi dan remunerasi itu bukan hanya ASN yang dapat tetapi honor juga ikut menikmati. Oleh karena itu, kali ini kita bersabar, nanti kita atur pelan-pelan agar kita semua bisa bahagia," tegasnya. 

"Secara internal khususnya saya dengan pak wakil sudah sepakat bahwa ketika kami terpilih, maka yang harus kami perbuat adalah selain masyarakat umumnya sejahtera, dan khususnya ASN harus bahagia. Saya kalau sudah bilang begitu ya harus begitu," tambahnya. 

Mantan Sekda Pemda Morotai ini juga secara tegas mengingatkan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa agar jangan suka bersikap dan bertindak seperti Bupati, sehingga mengambil langkah seenaknya sendiri dengan memutasi dan memberhentikan staf tanpa sepengetahuan Sekda dan Bupati. 

"Saya ingatkan kepada kita semua dan khususnya semua ASN serta Kepala Desa, bahwa saya ini dalam banyak hal terkait politik praktis seharusnya kalian tanya-tanya dulu ke saya. Saya ini dari birokrat yang punya pengalaman dan pangkat lebih tinggi. Kalau mau main politik, main rasa-rasa. Ibarat burung kalau kita pegang terlalu kencang dia akan mati, sebaliknya kalau kita pegang terlalu lemah dia akan terbang," cetusnya. 

Kemudian kepala desa, kembali ditegaskan Bupati Rusli Sibua, bahwa dirinya melihat ada beberapa kepala desa yang bersikap jadi politisi, terutama Kades Cendana dan Kades Dokumira.

Menurut Rusli, bahwa dirinya semenjak di Kota Ternate, selain menjadi seorang birokrat juga aktivis dan ikut terlibat dalam politik dengan mengikuti irama permainan, jadi sangat memahami, sehingga seluruh sepak terjang ASN dan Kades di Pilkada Morotai baru baru ini seluruhnya sudah ia kantongi datanya.

Iklim politik di Morotai sangat berbeda dengan daerah lain, ujar Ko Uci, sapaan akrab Bupati Rusli Sibua. Karena di Morotai, menurutnya, berbeda pilihan politik langsung dipecat dari staf desa atau dimutasi bagi ASN. Politik macam apa itu? Tanya Rusli, "Kok tiba-tiba pecat tukang sapu, berhentikan guru honor, dan seterusnya". 

Terkait hal tersebut, ternyata beberapa hari sebelumnya Bupati sudah menegur Sekda. Karena mulai pergantian kepala staf, urusan personel, sehingga penempatan pegawai harus sepengetahuan Sekda. Namun yang terjadi malah Kabag-Kabag mutasikan pegawai Sekda tidak diberitahu. Padahal di pemerintahan Rusli sebelumnya semuanya terkontrol. 

Rusli menilai tata kelola pemerintahan yang ada sekarang ini sangat semrawut. Karena masing-masing pejabat terindikasi hanya mengurusi perutnya sendiri. Untuk itu, Rusli mengajak seluruh pejabat agar sama sama mengurusi diri dan masyarakat. Para pejabat diwanti-wanti tidak boleh berlagak kiri kanan demi menghabiskan kas daerah, sementara masyarakat banyak yang lapar. 

"Pegawai macam apa turun ke desa-desa jadi tim sukses. Saya tahu semua itu, tidak ada yang saya tidak tahu. Sampai setingkat saya ajak agar cukup netral saja tidak perlu dukung saya. Karena pilkada di Morotai yang paling repot itu pilkada pertama, ibarat bermain bola kita berkeringat, tetapi kali ini tidak, dan saya anggap ringan," tegasnya. 

"Saya ingatkan kembali kepada kepala-kepala Desa, Pemilukada sudah selesai. Jangan lagi ada gerakan tambahan. Mulai saat ini bila saya dengar lagi kalian (Kepala Desa) berhentikan perangkat desa, kalian saya cabut," pungkas Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua. 

Di akhit arahan, Bupati Pulau Morotai,Rusli Sibua, kembali meminta agar ASN PPPK untuk bersabar, karena terkait problem pengangkatan PPPK saat ini bukan kesalahan pemerintah daerah, tetapi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan harapan, dalam satu dua hari ke depan ada perubahan situasi ekonomi nasional termasuk di Morotai, sehingga segara problem yang dihadapi pemerintah daerah saat ini dapat terselesaikan semuanya. (*)