Perkuat Komitmen dan Solidaritas HAM, Kemenkumham-Leimena Institute Gelar Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dengan tema “Human Dignity and Rule of Law for a Peaceful and Inclusive Society” (Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif) digelar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Institut Leimena. Kegiatan digelar selama dua hari, Senin-Selasa, 13-14 November 2023 di Jakarta.

Konferensi Internasional Literasi Kegamaan Lintas Budaya ini, sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa 14 November 2023, diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dan solidaritas dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sebuah negara hukum

Ia mengungkapkan, di tengah meningkatnya tantangan terhadap kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia, Konferensi Internasional Literasi Kegamaan Lintas Budaya menjadi momen yang tepat untuk merefleksikan kembali martabat manusia sebagai konsep dasar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 

Untuk itu, melindungi dan memajukan martabat manusia di semua sektor kehidupan masyarakat dalam kerangka negara hukum harus mendasari masyarakat yang damai dan inklusif. Melindungi dan memajukan dimulai dengan menghormati martabat manusia yang juga berarti menghormati keragaman manusia.

Matius Ho menyatakan, dalam masyarakat yang religius pemahaman agama yang keliru atau kurangnya paparan terhadap keragaman agama dapat menjadi penghalang, bahkan ancaman, bagi rasa saling menghormati dan saling percaya dalam masyarakat. 

"Dibutuhkan kepercayaan untuk membangun dialog konstruktif dan kolaborasi produktif yang berlandaskan dan dipandu oleh aturan hukum, untuk mencapai masyarakat yang damai dan inklusif," tegasnya.

Menurut Matius Ho, kewarganegaraan yang setara dan inklusif tidak hanya menjamin hak-hak tetapi menuntut tanggung jawab warganya terlepas dari agama atau kepercayaan mereka. Tidak hanya itu, agama juga bersifat trans nasional dan trans-budaya. Konferensi akan membahas hal itu, berikut berbagi pengalaman dari Indonesia dan mendengarkan pengalaman dan perspektif dari negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. 

"Semoga konferensi ini dapat semakin memperkuat komitmen dan solidaritas kita dalam menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum," tegas Matius Ho.

Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama dari Universitas Brigham Young, Brett Scharffs, menambahkan, konferensi internasional adalah sebuah pencapaian besar, terutama di masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Dalam dunia yang terpolarisasi, sangat berarti untuk menyatukan sekelompok orang yang begitu luas dan beragam. 

Terlebih khusus, di dunia dimana agama sering kali menjadi senjata dan bukannya alat perdamaian, sulit untuk melebih - lebihkan betapa pentingnya literasi agama dan lintas budaya. 

Menurut Scharffs, salah satu yang dapat dipelajari dari Institut Leimana adalah kekuatan dari upaya membangun literasi keagamaan lintas budaya. Mereka melakukan hal ini dalam skala besar, dengan fokus pada pelatihan yang telah melibatkan hampir 6.000 guru.

“Salah satu kehebatan dari pelatihan mereka adalah bahwa mereka meminta umat Islam untuk mengajar tentang Islam, umat Kristen untuk mengajar tentang Kekristenan, demikian pula pembelajaran tentang Yudaisme langsung dari pemukanya,” ujar Brett Scharffs.

Lebih lanjut Scharffs mengatakan konferensi ini digelar juga untuk memperingati Hari HAM ke-75 pada 10 Desember, saat itu DUHAM diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini sejalan dengan tema konferensi yang dipilih secara cermat dan sangat penting.

“Martabat manusia, yang tidak hanya menjadi prinsip dasar DUHAM, tetapi juga sebuah prinsip gerakan HAM menjadi mungkin serta dapat membuka pintu, membangun jembatan dan menemukan kesamaan di dunia saat ini. Bertujuan mendorong Negara Hukum, menunjukkan kita peduli terhadap supremasi hukum. Kemudian menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif,” terang Brett Scharffs.

Terakhir, ia mengungkapkan Indonesia menjadi pemimpin global dalam mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif. "Kita semua harus banyak belajar, termasuk yang terpenting dari Indonesia, yang merupakan pemimpin global dalam menciptakan dan mempertahankan cita-cita dan mekanisme yang membantu mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif,” tegas Brett Scharffs. (*)