Ribuan Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik, Termasuk di Kepulauan Nias 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan saat ini sudah ada sekitar 97% desa di Indonesia yang teraliri listrik, tetapi 3% sisanya, yang mencapai ribuan desa juga bagian dari Indonesia yang juga membutuhkan listrik dan harus terus diperjuangkan. 

"Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah jaman yang sedemikian canggih, di saat sudah ada mobil listrik, kereta cepat, tetapi masih ada ribuan desa yang belum teraliri listrik. Padahal listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena listrik juga terkait dengan pendidikan, usaha dan sebagainya," tegasnya.

Martin menegaskan demikian di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, saat menerima audensi Anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) dan Anggota DPRD dari Kepulauan Nias, Sumut, terkait percepatan elektrifikasi oleh PLN di Kepulauan Nias. 

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, Anggota DPRD Provinsi Sumut dari Kepulauan Nias Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, Wakil Ketua DPRD Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha, Ketua Fraksi NasDem DPRD Nias Selatan Sokhiwanolo Waruwu, serta Anggota DPRD Nias Selatan lainnya: Pegangan Dachi, Eli Yunus Ndruru, dan Efendi Ndruru. 

Martin menerangkan listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, karenanya negara bertanggung jawab menyediakannya. Apalagi Indonesia saat ini sudah berusia 78 tahun. Namun ada ketimpangan pembangunan, di saat sekarang Indonesia sudah memiliki kereta cepat dan canggih bahkan mungkin ada pemanas listrik yang tinggi teknologinya, tapi masih ada ribuan desa di seluruh Indonesia yang belum terlalu listrik.

"Khusus di Sumatera Utara, program listrik desa tahun 2023 akan dibangun PLN di 98 titik desa dan kampung yang belum teraliri listrik PLN. Dari jumlah itu, 52 titik ada di Kepulauan Nias. Di luar itu ada 34 desa lagi di Kecamatan Pulau-Pulau Batu di Nias Selatan yang masuk dalam program listrik desa tahun 2024," terang Martin.

Sayangnya, program listrik desa yang dananya bersumber dari  Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN Tahun 2023, yang anggarannya sudah disetujui oleh Komisi VI DPR RI untuk melistriki ribuan desa, termasuk di Kepulauan Nias, terkendala dengan tidak cairnya anggaran dari APBN. 

Belakangan diketahui, program anggaran yang sudah disetujui di Komisi VI DPR tersebut, ternyata belum bisa dicairkan di tahun 2023 ini setelah dilakukan pendalaman oleh Komisi XI DPR RI. 

"Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kondisi di lapangan di Nias sana yang menjadi tidak pasti. Anggaran sudah disetujui Komisi VI, tapi tidak bisa dicairkan karena terkait undang-undang APBN, hasil pendalaman Komisi XI," papar Martin.

Oleh karenanya, Martin memohon agar Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel yang juga anggota Komisi XI DPR untuk membantu agar PMN untuk PLN segera dapat dicairkan. Agar program listrik desa dapat terus dibangun dan dapat menerangi ribuan desa di seluruh pelosok Indonesia, termasuk desa-desa di Kepulauan Nias. (*)