Pengamat UMBY Soroti Dampak Geopolitik Global terhadap Ekonomi Indonesia, APBN Berpotensi Tertekan

YOGYAKARTA Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dosen Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, SE., M.M, CDMP dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Widarta menjelaskan, kondisi geopolitik internasional saat ini berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi nasional, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, hingga beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, struktur APBN Indonesia tahun 2026 menunjukkan total belanja negara mencapai sekitar Rp3.842,7 triliun, sedangkan pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp689,1 triliun.

“Jika dilihat dari struktur APBN tahun 2026, belanja negara mencapai sekitar Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan sekitar Rp3.153,6 triliun. Artinya sudah terdapat defisit sekitar Rp689,1 triliun. Dalam kondisi global yang tidak stabil, tekanan terhadap APBN tentu bisa semakin besar,” ujar Widarta.

Ia menambahkan, berbagai program strategis pemerintah juga membutuhkan pembiayaan yang besar, sehingga stabilitas ekonomi global menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Risiko Inflasi dan Kenaikan Harga Energi

Widarta menilai konflik geopolitik di Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga komoditas global, terutama minyak. Kondisi ini berpotensi meningkatkan inflasi domestik sekaligus memperbesar beban subsidi energi pemerintah.

 “Konflik di Timur Tengah berisiko meningkatkan harga komoditas global, terutama minyak. Jika harga minyak dunia naik, maka dampaknya bisa memicu inflasi di dalam negeri sekaligus meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN,” jelasnya.

Ia mencontohkan, harga minyak dalam asumsi APBN diperkirakan sekitar 70 dolar AS per barel, namun saat ini sudah berada di kisaran 85 dolar AS per barel. Bahkan sejumlah pengamat memperkirakan harga minyak bisa menembus 100 dolar AS per barel atau lebih.

“Kalau harga minyak terus naik, otomatis beban subsidi energi pemerintah juga meningkat. Ini tentu akan memberi tekanan tambahan terhadap APBN,” katanya.

Tekanan terhadap Nilai Tukar Rupiah

Selain inflasi, ketegangan geopolitik juga dapat memicu pergeseran aliran investasi global. Dalam kondisi ketidakpastian, investor cenderung mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan emas.

“Ketika terjadi ketegangan global, investor biasanya beralih ke tujuh aset aman (safe haven) seperti dolar dan emas. Hal ini dapat menekan nilai tukar rupiah karena aliran modal keluar dari negara berkembang,” ungkap Widarta.

Widarta juga menyoroti potensi gangguan rantai pasokan global, terutama jika jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz mengalami gangguan akibat konflik geopolitik.

Sekitar 20–30 persen pasokan minyak dunia diketahui melewati jalur tersebut, sehingga ketegangan di kawasan itu berpotensi menghambat distribusi energi global.

Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan jalur laut penting lainnya.

“Indonesia sebenarnya memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan global. Ini bisa menjadi peluang, tetapi juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan sistem keamanan yang baik,” ujarnya.

Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Idul Fitri

Widarta juga mengingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Fenomena tersebut menurutnya hampir selalu terjadi setiap tahun.

“Secara teori saat puasa konsumsi makanan berkurang, tetapi dalam praktiknya justru kualitas dan variasi makanan meningkat. Hal ini biasanya mendorong kenaikan harga di pasaran,” katanya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi logistik berjalan lancar agar tidak terjadi ketimpangan pasokan antar daerah.

“Sering terjadi suatu daerah mengalami surplus produksi, tetapi distribusinya tidak lancar ke daerah lain. Akibatnya harga menjadi sangat tinggi di wilayah tertentu,” jelasnya.

Pentingnya Stabilitas Fiskal dan Koordinasi Kebijakan

Widarta menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

“Pemerintah perlu terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, sekaligus menjaga stabilitas fiskal agar defisit APBN tidak semakin melebar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa inflasi di Indonesia selama ini umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, serta kebijakan kenaikan pendapatan atau gaji.

“Jika harga BBM naik, hampir semua sektor terdampak. Begitu juga jika tarif listrik meningkat. Karena itu stabilitas harga energi menjadi faktor yang sangat menentukan bagi ekonomi Indonesia,” paparnya. (*)