Menteri PUPR RI Lantik Komisioner dan Dewan Komisioner BP Tapera

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, secara resmi melantik Komisioner dan Deputi Komisioner (KDK) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) periode 2024 - 2029.

Pelantikan dilakukan di Gedung Auditorium Kementerian PUPR RI pada hari Rabu (13/3/2024) dan disaksikan oleh anggota Komite Tapera serta beberapa pejabat terkait.

"Saya lantik saudara-saudara sebagai Komisioner dan Deputi Komisioner (KDK) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) periode 2024 - 2029," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komite Tapera seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.

Pelantikan KDK BP Tapera periode 2024-2029 merupakan tindaklanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.

Berdasarkan Keppres tersebut, Komisioner dan Dewan Komisioner yang telah dilantik untuk periode 2024-2029 antara lain:
- Komisioner: Heru Pudyo Nugroho
- Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera: Sugiyarto
- Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera: Doddy Bursman
- Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera: Sid Herdi Kusuma
- Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi: Wilson Lie Simatupang

Komisioner BP Tapera Heru didampingi Dewan Komisioner BP Tapera memberikan keterangan persnya. (FOTO: Fahmi/TIMES Indonesia) 

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa fokus utama mereka adalah penyempurnaan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, transformasi proses bisnis berbasis IT, dan penguatan basis data kepesertaan.

Mereka berharap BP Tapera dapat bersinergi dengan berbagai pemangku kebijakan dalam ekosistem pembiayaan perumahan untuk menguatkan model bisnis Tapera agar lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada sumber dana APBN.

"Kami akan terus berupaya untuk menggali berbagai potensi pembiayaan yang ada di pasar agar intervensi APBN menjadi lebih efisien," ungkap Heru Pudyo Nugroho.(*)