MenPPA Arifatul Choiri Fauzi Tegaskan Komitmen Kesetaraan Gender pada Forum Perempuan di Jakarta

JAKARTA Arifatul Choiri Fauzi selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Perempuan yang digelar Farid Nila Moeloek Society (FNM Society) bekerja sama dengan Takeda Pharmaceutical Company dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026 di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

“Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan,” ujar Arifatul dalam keterangan pers yang diterima Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan.

“Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pendiri sekaligus Ketua FNM Society dan Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC), Nila Moeloek, menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, tetapi juga penggerak perubahan.

“Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Nila, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Forum ini menjadi ruang dialog yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan tema global yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, yaitu “Rights, Justice, Action. For All Women and Girls,” yang menekankan pentingnya investasi pada perempuan yang diiringi perlindungan hak serta keadilan.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga pada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lovely Daisy, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas.

“Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sistem kesehatan perlu memastikan perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi.

“Dengan dukungan sistem kesehatan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang,” ujarnya.

Forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi keluarga dan generasi mendatang.

“Hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana. Hak dan keadilan harus hidup dalam tindakan nyata, di keluarga, di komunitas, dan dalam setiap kebijakan publik,” tutur Nila.

“Ketika perempuan diberdayakan untuk memimpin, kita tidak hanya melindungi satu individu, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.(*)