Lindungi Informasi Vital, Pemkab Bondowoso Luncurkan Tim Keamanan Siber
Teknologi terus berkembang membuat hampir segala aktivitas berbasis digital. Namun bersamaan dengan itu, kejahatan siber juga semakin marak ...
TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Teknologi terus berkembang membuat hampir segala aktivitas berbasis digital. Namun bersamaan dengan itu, kejahatan siber juga semakin marak. Salah satunya pembobolan data rahasia.
Dalam rangka mengantisipasi kejahatan siber, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, meluncurkan tim keamanan siber atau Computer Security Incident Response Team (Bondowosokab-CSIRT).
Peluncuran Bondowoso-CSIRT dihadiri langsung Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hasto Prastowo, Rabu (2/8/2023).
Kabupaten Bondowoso sendiri merupakan kabupaten ke-10 di Jawa Timur yang menerapkan program CSIRT.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Hasto Prastowo mengatakan, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini spektrum ancaman semakin meningkat.
Termasuk dinas pemerintah saat ini menjadi salah satu target dari serangan cyber. Bahkan di Bondowoso, ada lima website OPD yang disusupi iklan judi online.
Menurutnya, pemerintah merupakan bagian dari infrastruktur informasi vital yang harus dilindungi. "Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat," jelas dia.
Menurutnya, insiden siber bisa perusakan sistem komputer hingga pembobolan data. "Seperti kebocoran data kependudukan dan sebagainya," imbuh dia.
Sementara itu, Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin mengatakan bahwa tim BondowosoKab CSIRT akan berperan sangat penting dalam mendeteksi dan menganalisis keamanan cyber di Kota Tape.
"Kami berharap masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam keamanan cyber ini," jelas dia.
Bupati berharap, BondowosoKab CSIRT mampu memberikan keamana cyber yang kokoh sehingga berdampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Bondowoso.
Ditambahkan oleh Kepala Diskominfo, Ghazal Rawan, peluncuran BondowosoKab CSIRT dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan.
Menurutnya, diperlukan salah satu sistem penanggulangan insidensi di lingkungan pemerintah daerah.
"Serta pelayanan publik yang berkualitas dan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pelayanan pemerintah, " paparnya. (d)
Apa Reaksi Anda?
