Lalu Muhammad Zaki, Anggota DPRD KLU Tiga Periode Konsisten di Komisi III

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Lalu Muhammad Zaki terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tiga periode berturut-turut dengan masa jabatan 2014-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Bayan. Sejak periode pertama hingga periode ketiga ia konsisten di Komisi III dan konsisten di PDIP dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. 

"Sekarang saya masuk periode ketiga sebagai anggota DPRD KLU. Di AKD (alat kelengkapan dewan) saya tetap di komisi III sebagai anggota sejak periode pertama," ungkapnya kepada TIMES INDONESIA, Senin (10/3/2025).

Pada periode sebelumnya pernah bergeser ke komisi lain namun merasa tidak mumpuni. Sehingga lebih baik berada di Komisi III sudah memahami tugas-tugas, dan memudahkan memperjuangkan aspirasi masyarakat masalah infrastruktur dasar yang belum bagus di Dapilnya.

"Sebagai kader PDIP yang taat, saya mengikuti perintah partai di tempat Komisi III yang disesuaikan dengan aspirasi di Dapil," kata loyalis partai banteng besutan Megawati ini. 

Dalam penempatan di AKD harus berdasarkan perintah Fraksi PDIP. Dan selama ini Zaki (panggilan akrabnya) selau dipercayai di Komisi III. 

"Apa yang diperintah partai, kita laksanakan," tegasnya. 

Menurutnya Komisi III sangatlah menarik karena tugas-tugas Komisi III meluas, berbicara infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, jalan rusak, air bersih, kebersihan lingkungan, masalah sosial. 

"Itulah yang kami perjuangkan di Komisi III," jelasnya anggota fraksi PDIP ini.

Dari permasalahan infrastruktur dasar, pemerintah daerah masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, khususnya di Dapilnya, sebab Kecamatan Bayan luas, sementara alokasi anggaran sedikit sehingga pembangunan jalan kabupaten dan desa tidak masif dan merata. 

"Dinas-dinas sebagai leading sektor selalu menyerahkan ke bupati, semestinya dinas harus bekerja berdasarkan kondisi masyarakat di bawah," imbuhnya.

Berulang kali aspirasi masyarakat harus diperjuangkan melalui Musrenbang namun tidak hasil konkretnya, sehingga dengan adanya pemerintahan baru perencanaan pembangunan daerah harus lebih dimatangkan lagi. 

"Sementara perhatian pemerintah daerah ke Kecamatan Bayan harus lebih diperhatikan. Kondisi jalan di Bayan belum 50 persen dengan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lainnya di KLU," terangnya. 

Zaki merasa sedih melihat pmerintahan selama 15 tahun rasa keadilan kurang. Bila mengharapkan dana pokir sebesar Rp 1,2 miliar per tahun tentu tidak akan terselesaikan. 

"Tidak bisa mengharapkan pokir, harus ada tindakan pemerintah daerah," katanya. 

Menurut Zaki, pemerintah daerah harus evaluasi kinerja dan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui lembaga DPRD.  

Zaki hanya menginginkan setelah tiga periode ini harapan untuk masyarakat, bagaimana msyarakat hidup sejahtera. 

"Saya selalu mendoakan mereka," ucapnya.

Zaki juga dikenal sebagai politisi yang bukan asli putra KLU. Ia berasal dari Mujur, Kabupaten Lombok Tengah, merantau ke KLU di tahun 2003. Zaki muda bekerja serabutan, pernah sebagai sopir angkot, tukang tembel ban, dan pernah juga kontraktor. 

Pada dirinya Zaki yang ditanamkan adalah kejujuran, dengan modal inilah Zaki tumbuh sukses sebagai anggota DPRD KLU.

"Atas dasar itulah, saya terus memperjuangkan agar masyarakat dapat perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat KLU," imbuhnya. (*)