KPU RI dan PBNU Jalin Kerja Sama dalam Menyongsong Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf di Gedung Pusat PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/10/2023).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara KPU dan PBNU dalam mendukung Pemilu 2024. Ia menganggap bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan dan doa dari PBNU dalam penyelenggaraan Pemilu yang merupakan pesta demokrasi nasional.

Hasyim Asy’ari menyoroti peran penting NU dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, kontribusi NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dalam membangun dan memperjuangkan demokrasi serta pelaksanaan Pemilu sangat berarti.

"Kami meyakini bahwa NU adalah salah satu organisasi besar yang turut membangun dan memperjuangkan keberadaan negara Indonesia, termasuk dalam perkembangan demokrasi, termasuk Pemilu 2024," ungkapnya.

Selain itu, Hasyim Asy’ari mencatat bahwa kehadiran NU merambah hingga tingkat desa dan kelurahan, memudahkan KPU dalam mencapai pemilih di tingkat grassroot. Dengan organisasinya yang sampai pada tingkat ranting di desa dan kelurahan, NU memainkan peran penting dalam pendidikan pemilihan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, KPU akan mengadakan sosialisasi di Pesantren dan kampus di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk memeriahkan Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 22 Oktober 2023, yang merupakan puncak Hari Santri, KPU akan mengadakan acara "KPU goes to pesantren." Sementara pada 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, KPU akan melakukan kegiatan "KPU goes to campus" dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.

KPU juga akan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Pesantren untuk memastikan bahwa santri dan para ustad memiliki hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024, tanggal pelaksanaan Pemilu. TPS khusus di Pesantren akan memungkinkan mereka yang tidak dapat pulang ke TPS di daerah asalnya untuk tetap memberikan suara mereka.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah juga memohon dukungan dan doa dari para kyai dan masayikh di keluarga besar NU demi kesuksesan Pemilu 2024.

Kerja sama antara KPU dan PBNU diharapkan akan memperkuat pelaksanaan Pemilu 2024 serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga dan memajukan demokrasi di Indonesia.