KPK Soroti Pengadaan 25 Ribu Motor Listrik BGN, Nilai Rawan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perhatian tersebut diberikan karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rawan terjadi tindak pidana korupsi.

“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, potensi kerawanan dalam pengadaan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Mulai dari proses awal, perencanaannya apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan, sehingga berujung pada spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.

Selain itu, KPK juga menyoroti aspek pemerataan kebutuhan dalam pengadaan tersebut.

“Apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spesifikasi demikian memang dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?” tambahnya.

Terkait isu pemenang pengadaan, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal yang dinilai belum memiliki banyak jaringan dealer atau penyalur, Budi menegaskan bahwa penilaian harus dilihat dari keseluruhan proses pengadaan yang dilakukan oleh BGN.

“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tentu harus dilihat mengapa vendor tersebut yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut yang harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sebelumnya, pada 7 April 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun 2025 dan belum didistribusikan secara resmi kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyebut realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total rencana sekitar 25 ribu unit.

Sehari setelahnya, pada 8 April 2026, Dadan menyampaikan bahwa pengadaan tersebut ditujukan bagi kepala SPPG di wilayah dengan akses transportasi sulit, guna mendukung kelancaran distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran pengadaan sepeda motor listrik tersebut berasal dari alokasi tahun 2025 dan tidak ada pembelian baru pada tahun 2026.

Adapun jenis sepeda motor listrik yang menjadi objek pengadaan diduga adalah Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.(*)