Kiai Said Aqil Ingatkan Ancaman Krisis Global, Serukan Kedaulatan Pangan dan Energi

JAKARTA Ketegangan geopolitik dunia yang terus memanas, terutama konflik di Timur Tengah, dinilai berpotensi memicu krisis global baru. Ancaman tersebut mencakup krisis pangan, energi, hingga sistem keuangan internasional apabila perang tidak segera mereda.

Peringatan itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj dalam kegiatan “Tadarus Ekologi, Buka Puasa Bersama dan Berbagi” yang digelar di Jakarta, Jumat (13/3/2026). Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta tokoh lintas agama, pimpinan ormas Islam, dan komunitas profesional.

Menurut Kiai Said Aqil, konflik geopolitik yang berlarut-larut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik global, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dunia. Ketergantungan negara-negara terhadap energi fosil, pupuk pertanian, serta sistem transaksi keuangan digital global membuat dunia sangat rentan terhadap gejolak perang.

“Perang dan ketegangan geopolitik dapat memicu krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial berkepanjangan jika tidak segera diakhiri,” ujarnya.

Selain konflik global, Kiai Said juga mengingatkan ancaman lain yang tidak kalah serius. Yakni krisis ekologis akibat perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta tekanan industrialisasi. Menurutnya, kerentanan ekosistem bumi saat ini telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Dalam situasi tersebut, ia menilai negara-negara perlu melakukan langkah adaptasi dan mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan krisis yang dapat terjadi.

“Kedaulatan pangan, energi, keuangan, bahkan kenyamanan ibadah haji dan umrah berpotensi terganggu jika dunia tidak mampu mengelola konflik dan krisis ekologis secara tepat,” kata mantan Ketua Umum PBNU itu.

Kiai Said juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan impor di berbagai sektor strategis. Menurutnya, negara harus mempercepat langkah-langkah pembangunan yang memperkuat kemandirian nasional.

Dia menilai kedaulatan suatu negara saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh batas wilayah teritorial, tetapi juga oleh sejumlah faktor baru seperti kedaulatan digital, kedaulatan data, kedaulatan ekologi, serta penguasaan teknologi masa depan.

“Kedaulatan sebuah bangsa hari ini juga ditentukan oleh kedaulatan digital, kedaulatan ekologi, kedaulatan pangan dan energi, serta kemampuan menguasai teknologi futuristik,” tegasnya.

Karena itu, Kiai Said Aqil mendorong pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap aset strategis nasional melalui audit neraca sumber daya alam dan sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kekuatan nasional yang dapat menjadi modal menghadapi tantangan global.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam kelompok BRICS Plus dapat memainkan peran lebih besar dalam menciptakan stabilitas global dan menyelesaikan konflik internasional.

“Perang atas nama apa pun harus dihentikan. Krisis ekologi juga harus segera diakhiri agar peradaban dunia tidak bergerak menuju kehancuran,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong menegaskan bahwa negaranya mendukung upaya-upaya perdamaian global. Ia juga menekankan komitmen Tiongkok dalam menghormati kebebasan beragama dan mendukung dialog lintas budaya.

“Tiongkok akan selalu mendukung upaya perdamaian serta menghormati kebebasan beragama. Kami juga terbuka untuk kerja sama dalam pembelajaran teknologi dan penyelamatan ekologi,” kata Wang.

Ia menambahkan, kegiatan Tadarus Ekologi dan buka puasa bersama tersebut merupakan bentuk komitmen kemanusiaan sekaligus simbol kedekatan antara masyarakat Tiongkok dan umat Muslim Indonesia.

Acara tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam bidang lingkungan hidup, teknologi, dan kemanusiaan.

Kiai Said menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kerja sama global berbasis kemanusiaan. Menurutnya, ketika komunitas Muslim Indonesia dan Tiongkok dapat bekerja sama dalam ekosistem pangan, energi, teknologi, dan ekonomi, maka kolaborasi tersebut dapat menjadi kekuatan penting dalam menjaga peradaban dunia.

“Jika persaudaraan kemanusiaan ini terbangun kuat, maka Indonesia dan Tiongkok bisa menjadi bagian dari solusi global untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)