Ketua AP3 Pacitan: Disparbudpora Kurang Inovatif

TIMESINDONESIA, PACITAN – Ketua Asosiasi Pegiat dan Pelaku Pariwisata Kabupaten Pacitan (AP3 Pacitan) Ronny Widya Kurniawan menyoroti soal merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) setempat. 

Sebelumnya, target PAD untuk sektor pariwisata dari Rp9 miliar pada 2022 menjadi Rp12 miliar. Namun, kini justru belum mencapai 50 persen. Proyeksi tersebut ditentukan berdasarkan telah pulihnya kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan telah ditetapkan dalam rapat pembahasan APBD 2023 bersama dengan DPRD. 

Total ada sembilan objek wisata yang saat ini dikelola oleh Disparbudpora Pacitan, antara lain Pantai Klayar dan Goa Gong yang selama ini menjadi satu paket wisata. Selain itu, ada pemandian air hangat Tirto Husodo di Desa Karangrejo, Arjosari yang bisa menjadi alternatif.

"Memang merosot, saya sendiri sebagai pegiat justru lebih banyak melakukan inbound ketimbang outbound. Animo kunjungan dari luar sebenarnya besar, namun daerah lain destinasinya lebih berkembang," kata Ronny, Sabtu (17/6/2023). 

Menurut Ronny, Disparbudpora sejauh ini masih kurang melakukan inovasi dalam pengembangan destinasi wisata yang ada. Sehingga menimbulkan kesan rasa bosan bagi wisatawan luar daerah. 

"Mestinya, saat datang kali pertamanya, mereka ingin datang lagi, karena mungkin ada suasana lain yang berbeda atau wahana baru yang menarik," ujarnya. 

Oleh sebab itu, pria yang lebih dari 15 tahun bergelut di bidang pariwisata ini menilai, Disparbudpora Pacitan perlu memiliki Pilot Project yang difokuskan pada satu titik objek wisata sebagai bentuk pelayanan prima terhadap pengunjung. 

"Jujur saja, kita tidak punya pilot project objek wisata primadona, misalnya Pantai Klayar yang menjadi ikon kebanggan, kan bisa diberi fasilitas seperti pos P3K juga pelayanan lain," ungkap Ronny. 

Lebih lanjut dirinya mengatakan, sebagai contoh mahalnya tarif retribusi di Pantai Klayar sebesar Rp15 ribu per orang ternyata belum sebanding dengan fasilitas yang diharapkan. Belum lagi di tempat lain. 

"Setidaknya dari tarif retribusi itu sudah terjamin secara pelayanan. Mana saja yang dikelola daerah harus bisa dimaksimalkan," sambungnya. 

Di samping itu, Disparbudpora Pacitan sejauh ini belum pandai memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Dari sejumlah local guide hanya segelintir mampu bertahan. Itu pun dengan upaya secara mandiri tanpa campur tangan pengelola kebijakan. 

"Sebenarnya kalau mau cara ekstrem, pemerintah harus membuka lowongan untuk tour guide dengan sistem kerja kontrak katakanlah selama dua tahun, setelah itu lepas. Orang yang sudah terbiasa bergerak di wisata, maka otomatis sudah punya market tersendiri. Anggap saja 30 orang, sebulan digaji Rp1 juta. Selama dua tahun pemkab mengeluarkan Rp600 juta, kan enteng daripada membangun fisik sekian miliar tapi tak membekas," papar Ronny. 

Selain itu, dirinya juga berharap, Disparbudpora Pacitan lebih mementingkan aspek kesejahteraan masyarakat dan meninggalkan ego sentris kepentingan. Ke depan, kolaborasi, sinergitas dan akselerasi juga perlu direalisasikan. 

"Setiap stakeholder yang ada jangan dijadikan kompetitor. Disadari atau tidak, ujung tombak pariwisata terletak pada SDM atau lokal guide terutama pada promosi. Karena esensi dunia pariwisata terletak pada kesejahteraan masyarakat sekitar," tutur Ketua AP3 Pacitan, Ronny Widya Kurniawan. 

Sementara, secara terpisah, Dewan pendiri Komunitas Masyarakat Pacitan (KMP), Moh Saptono Nugroho menanggapi soal PAD sektor pariwisata yang justru semakin merosot. Ironisnya, sejumlah objek wisata yang tidak diimbangi dengan tata kelola profesional. Bahkan masih kalah dengan sektor lain, seperti rumah sakit. 

"Bisa nggak sih, hasil pariwisata dikembalikan buat pengembangan destinasi wisata itu sendiri?" pungkasnya. (*)