Ketua Aliansi Generasi Muda Peduli Haji: Menanggapi Pernyataan yang Disampaikan Oleh Menteri Agama
Aliansi Generasi Muda Peduli Haji (AGMPH) baru-baru ini mengkritik pernyataan Menteri Agama, Nazarudin Umar, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan…

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Aliansi Generasi Muda Peduli Haji (AGMPH) baru-baru ini mengkritik pernyataan Menteri Agama, Nazarudin Umar, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 12 Maret 2025.
AGMPH menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan berpotensi membingungkan umat. Mereka menegaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang telah ada jauh sebelum Kemenag berdiri di Indonesia. Oleh karena itu, anggapan bahwa penyelenggaraan haji harus selalu melibatkan Kemenag dianggap tidak tepat.
Selain itu, AGMPH menyatakan bahwa ke depan, penyelenggaraan haji di Indonesia akan dilaksanakan oleh badan khusus yang telah dibentuk dan disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menekankan bahwa Kemenag seharusnya berperan sebagai pengawas, bukan mengambil alih tugas yang sudah ditetapkan.
Lebih lanjut, AGMPH menyoroti pentingnya peran ormas Islam dan kelompok independen dalam mengawasi kebijakan haji agar tetap transparan dan sesuai dengan kepentingan jamaah. Mereka mengajak semua pihak, termasuk Kemenag, untuk membuka diri terhadap kerja sama yang lebih baik demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
Menanggapi hal ini, Kemenag menyatakan terus berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota petugas haji. Menteri Agama Nasarudin Umar mengungkapkan bahwa akan lebih optimal jika petugas haji dari Indonesia sendiri yang melayani jamaah haji, mengingat kendala bahasa dan pemahaman karakter jamaah.
Dalam kesempatan lain, Menag Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga independensi tokoh agama dalam memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Beliau mengingatkan bahwa hubungan antara agama dan negara harus harmonis namun tetap seimbang, dan agama yang terlalu bergantung pada negara akan kehilangan kemampuan untuk memberikan kritik yang konstruktif.
AGMPH berharap agar semua elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesucian ibadah haji dan memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan pengalaman terbaik dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Mereka menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang transparan, akuntabel, dan berkualitas demi kemaslahatan umat.
Apa Reaksi Anda?






