Jateng Salurkan Lebih dari 3 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

BATANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyalurkan lebih dari 3,2 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di wilayah yang mengalami krisis air.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang telah disusun bersama pemerintah kabupaten dan kota. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di masing-masing daerah.

"Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping (pemetaan). Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan," kata Luthfi usai menghadiri Tasyakuran HUT ke-27 PP Polri Cabang Batang, Sabtu (11/7/2026).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 16 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga kekeringan, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal.

Menurut Luthfi, data hasil pemetaan tersebut akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penanganan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya," ujarnya.

Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah, sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.258.000 liter melalui 660 tangki. Bantuan tersebut menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.

Penyaluran air bersih tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah, tetapi juga melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi dampak kekeringan.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jawa Tengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan pada 9 Juni 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan selama musim kemarau.

Luthfi menambahkan, pembahasan teknis penanganan kekeringan masih terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Dengan pemetaan yang telah tersedia, ia meminta seluruh daerah segera menyiapkan langkah operasional agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap air bersih selama musim kemarau.

Selain penanganan darurat melalui distribusi air bersih, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat langkah jangka menengah dan panjang melalui pemeliharaan sumur bor komunal, peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih, penguatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, serta edukasi kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. (*)