Jaga Stabilitas Harga, Bupati Jember Janji Tindak Tegas Penimbun BBM

JEMBER Bupati Jember Muhammad Fawait berjanji akan menindak tegas pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang memanfaatkan situasi panic buying.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap stabilitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat menjelang hari raya Idulfitri.

​Dalam pernyataannya, Fawait menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi melalui praktik penimbunan BBM yang merugikan orang banyak.

​Pemkab Jember secara resmi menerjunkan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jember untuk bekerja sama dengan Polres Jember.

Tim gabungan ini akan melakukan pengawasan melekat di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh pelosok Jember.

​"Kami akan menindak tegas bagi siapa pun yang membeli BBM dengan niatan untuk menimbun. Saya telah memerintahkan Satpol PP dan Dishub untuk berkolaborasi penuh dengan jajaran Polres Jember guna memantau setiap transaksi di SPBU," tegas Fawait, Sabtu (7/3/2026).

​Ia menekankan bahwa mekanisme di lapangan akan dilakukan secara sistematis.

Petugas tidak hanya melakukan pemantauan rutin, tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap pola pembelian yang tidak wajar.

"Petugas akan memberikan peringatan keras kepada mereka yang terindikasi melakukan tindakan mencurigakan dan bagi oknum yang tetap membandel atau mengabaikan peringatan, kami memastikan bahwa pihak kepolisian akan mengambil tindakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

​"Jika masih ada yang memaksa melakukan penimbunan setelah diperingatkan, pihak kepolisian tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Kami berdiri bersama rakyat untuk memastikan distribusi energi tetap sasaran," imbuhnya.

​Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi di Jember. 

Ia mengatakan bahwa kelangkaan BBM akibat penimbunan dinilai dapat memicu kenaikan harga barang pokok dan mengganggu mobilitas warga, terutama bagi para petani dan pelaku UMKM.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pengelola SPBU untuk melaporkan setiap aktivitas pembelian yang menyalahi aturan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjadi mata dan telinga pemerintah dengan melaporkan setiap dugaan praktik penimbunan kepada pihak berwenang," imbuhnya. (*)