Isu Penghapusan Honorer, Wali Kota Malang Ngadu ke Bacapres

TIMESINDONESIA, MALANG – Isu dihapuskan honorer pada November 2023 mendatang kini mencuat. Hal ini sempat diwacanakan juga oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas.

Kini, nasib para pegawai honorer sedang abu-abu. Bisa saja, jika tenaga honorer di hapus, mereka akan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.

Begitu juga yang bakal terjadi di wilayah Kota Malang jika tenaga honorer dihapuskan.

Wali Kota Malang, Sutiaji pun turut menanggapi isu tersebut. Bahkan, ia mengadu ke para bakal calon presiden (Bacapres) soal isu tersebut.

Ia menyarankan kepada tiga bacapres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan untuk mempertimbangkan wacana tersebut.

Hal ini ia adukan saat bertemu para Bacapres di gelaran Apeksi Makassar beberapa waktu lalu.

"Itu kan belum dikaji. Kemarin juga kita usulkan kepada calon-calon tokoh nasional yang mungkin akan ke pilih presiden," ujar Sutiaji, Selasa (18/7/2023).

Ia menilai, seharusnya saat membuat sebuah kebijakan harus dipikirkan keadaan atau dampak kedepannya seperti apa.

Sutiaji berharap, Menpan RB bisa mempunyai keputusan yang bijak terhadap wacana penghapusan honorer tersebut.

"Ketika kita membuat kebijakan, kita harus lihat existing di lapangan. Dan ini akan jadi warning apalagi kementrian PAN-RB itu kan mantan bupati, insyallah paham akan kebutuhan di lapangan," ungkapnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto menuturkan, setidaknya ada sekitar 3.416 pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Malang.

"Itu bisa GTT, PTT dan TPOK," imbuhnya.

Kini, pihaknya hanya bisa menunggu arahan tentang wacana penghapusan honorer tersebut dilaksanakan atau tidak.

"Kalau rencana itu, kami masih menunggu dan kami hanya tugasnya mendata saja," tandasnya.(*)