Ini yang Perlu Dipertimbangkan Pemkot Batu Kedepan

TIMESINDONESIA – Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Pemkot Batu dalam pembangunan mendatang, selain pengurangan resiko bencana, degradasi lingkungan, kemacetan, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sekolah.

Hal tersebut dikemukakan Staf Khusus Menteri Ekonomi Republik Indonesia, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE.,MSc dalam paparannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batu tahun 2023.

Ia juga menyoroti tentang PAD Kota Batu, pengurangan resiko bencana, serta pentingnya pembangunan Infrastruktur bagi anak sekolah.

"Permasalahan utama Kota Batu sebenarnya adalah Kemacetan (infrastruktur transportasi), Kemiskinan dan pengangguran (ekonomi tumbuh) serta degradasi lingkungan," ujar Fajri.

Ia berharap program Pemkot Batu ke depan diarahkan kepada beberapa hal tersebut. Musrenbang 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2024 diselenggarakan secara hybrid dari Singhasari Resort Kota Batu pada hari Rabu (8/3/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh 255 orang terdiri dari Forkopimda, Bapeda Pemerintah Provinsi, Bakorwil, Pemda Malang, DPRD Kota Batu, perangkat Desa, Kelurahan, BPD, Instansi Vertikal, Ormas dan Media Massa.

Sementara itu Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi menjelaskan bahwa Musrenbang Kota Batu 2023 kali ini adalah “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Didukung Kualitas Infrastruktur Inovasi dan Daya Saing SDM”.

Zadim menjelaskan bahwa ada 460 usulan yang didapat dari 3 Kecamatan, yaitu 339 usulan dari Kec. Batu, 54 usulan dari Kec. Bumiaji, dan 67 usulan dari Kec. Junrejo. Ditambah dengan usulan dari OPD Kota Batu, terdapat 656 usulan yang di entri di SIPD RI untuk diteruskan ke Musrenbang Provinsi Jawa Timur.

“Besar harapan kami, akan tercapai RKPD 2024 yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Batu," katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nur Rohman menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi Masyarakat Kota Batu.

Beberapa usulan dan kritik dari Nur Rohman adalah penataan ASN yaitu reformasi birokrasi harus dilakukan sejak dini, Permasalahan kemacetan dan pembukaan akses jalan serta infrastruktur, Pengelolaan dana Belanja Tak Terduga (BTT).

"Pemkot Batu jangan ragu dalam mengambil keputusan untuk pelayanan publik," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu dari PKB ini.

Musrenbang ini menghadirkan narasumber yaitu dari Kepala Bapeda Jatim, Ir. Mohammad Yasin, M.Si, Kepala BPS Kota Batu, Drs. Parjan, M.Si dan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE.,MSc, Staf Khusus Menteri Ekonomi Republik Indonesia, Staf Ahli Pemkot Batu dan Guru Besar FEB UB.

Dalam kesempatan itu Mohammad Yasin, menyampaikan, Perlunya kajian komprehensif untuk perolehan PAD Kota Batu. Ia berpendapat bahwa jika PAD meningkat maka Ekonomi meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batu akan menurun.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Batu, Drs. Parjan, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batu, OPD terkait harus memperhatikan keselarasan Data dengan BPS. Dengan begitu, pengambilan keputusan dan pengukuran perekonomian kedepan bisa dilaksanakan dengan optimal.

Sementara Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa tema dari Musrenbang Kota Batu 2023 sudah selaras dan mendukung pembangunan untuk target wilayah Jawa Bali. Serta selaras dengan tujuh prioritas pembangunan Jatim dan pembangunan Nasional.

“Kami mohon ada sinergi yang terus berlangsung, mulai dari wakil rakyat, dprd, dengan seluruh elemen Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan PAD agar PAD bisa kembali ke masyarakat untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.” katanya.(*)