Ilustrasi BEM UGM Tuai Kecaman, Garda Keadilan Nilai Kritik Kehilangan Etika

JAKARTA Unggahan media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang menampilkan ilustrasi seekor sapi dengan wajah Presiden Republik Indonesia memicu polemik di ruang publik. Dalam ilustrasi tersebut, sosok yang digambarkan sebagai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terlihat memegang tali kendali pada sapi berwajah Presiden tersebut.

Organisasi masyarakat Garis Depan (Garda) Keadilan mengecam keras ilustrasi tersebut. Sekretaris Jenderal Garda Keadilan, Haykal Mumtazul Hakim, menilai gambar tersebut tidak sekadar bentuk kritik visual, melainkan telah merendahkan simbol kepala negara.

Menurut Haykal, tindakan tersebut menunjukkan kemerosotan etika dalam tradisi kritik di lingkungan akademik. Ia mengatakan kampus semestinya menjadi ruang lahirnya gagasan dan argumentasi yang matang, bukan simbolisasi yang dinilai kasar dan provokatif.

Ia juga menilai ilustrasi tersebut menyederhanakan persoalan kebijakan publik menjadi narasi bahwa presiden dikendalikan oleh pihak lain. Padahal, kata dia, kebijakan publik di negara modern lahir melalui proses institusional yang panjang, mulai dari kajian teknokratis hingga pembahasan politik dan mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.

Garda Keadilan juga menyoroti arah kritik BEM UGM terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, diskursus yang dibangun seharusnya fokus pada substansi kebijakan seperti efektivitas program, transparansi anggaran, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

“Alih-alih menguji aspek-aspek tersebut, kritik justru diarahkan pada provokasi simbolik yang mempersonalisasi kebijakan negara,” ujar Haykal.

Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi kesehatan dan gizi generasi muda. Dalam pandangannya, membenturkan program tersebut secara sempit dengan sektor pendidikan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pendekatan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Haykal juga menilai penggambaran Presiden dalam bentuk hewan dengan tali kendali yang dipegang pejabat negara sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Ia bahkan menyoroti bahwa unggahan tersebut muncul di bulan Ramadhan, ketika masyarakat diharapkan menjaga etika dalam menyampaikan kritik.

Garda Keadilan menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus disertai tanggung jawab. Menurut mereka, kritik dalam demokrasi seharusnya disampaikan melalui data, analisis, dan argumentasi yang kuat, bukan melalui simbolisasi yang dianggap merendahkan.

Organisasi tersebut pun mengingatkan agar kritik mahasiswa tetap berada dalam koridor tradisi intelektual, yakni melalui dialog terbuka dan pengujian kebijakan secara rasional.

Haykal menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa ruang publik membutuhkan kontribusi gagasan yang konstruktif dari kalangan akademik. Ia menilai penggunaan sensasi dan penghinaan dalam kritik justru dapat merusak kualitas diskursus publik sekaligus mencoreng marwah dunia akademik.