IKA PMII Mendorong Keadaban Publik dan Perbaikan Program Beasiswa di Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas II IKA PMII di Kalimantan Barat yang berlangsung 26-28 Mei kemarin.

Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowam mengatakan, sebagai negara besar, maka sekaligus menjadi negara yang berperadaban  adalah menjadi panggilan atau kewajiban bagi semua komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berperadaban dalam tatanan dan diantara negara di dunia. 

"Oleh karena itu, Rakernas IKA PMII mendesak Pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera memastikan adanya Visi dan Kebijakan tentang Pembangunan Negara Indonesia Yang Berperadaban, sebagai blueprint pembangunan peradaban, dan sebagai legacy Pemerintahan Presiden  Jokowi rentang panjang pembangunan yang diselenggarakan Bangsa Indonesia masa depan," katanya dalam keterangan resminya dikutip TIMES Indonesia, Selasa (30/5/2023).

Ia menjelaskan, kontestasi kepemimpinan nasional 2024 merupakan momentum strategis dalam kerangka membangun demokrasi yang sehat serta memperkokoh pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadaban. 

Penguatan masyarakat sipil merupakan salah satu prasyarat serta bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi dan politik kebangsaan. Menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh stakholder agar terbangun proses berdemokrasi secara sehat, berkualitas, dan berakhlakul karimah. 

Menurutnya, fragmentasi dan polarisasi politik yang tajam di masyarakat sebagaimana pelaksanaan sebelumnya harus dihindari dan tidak semestinya terulang kembali. 

"Oleh karena itu, Rakernas IKA PMII meminta kepada semua pihak untuk menempatkan proses demokrasi politik didalam tidak dalam makna proses praktek politik semata, tetapi harus mampu meletakkannya sebagai konsolidasi demokrasi, instrumen pengendalian konflik, tranformasi kekuasaan secara damai, membangun legitimasi politik konstitusional, mewujudkan kualitas dan posisi partai politik, sarana pendidikan rakyat, dan sebagai agen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, Rakernas IKA PMII juga mendesak kepada berbagai stakeholder politik memastikan agar Pemilu 2024 tidak menimbulkan ketidakpastian politik, dan mendorong penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta Pemerintah untuk membuka ruang-ruang akademik agar  yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 lebih mengutamakan ide dan gagasan untuk mensejahterakan rakyat, dan tidak sekedar menjual janji dan bukan jargon politik semata. 

"Terkait dengan point di atas, Rakernas IKA PMII mendorong alumni atau kader PMII untuk terlibat dan ikutserta dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mempunyai motivasi kuat untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional melalui Pemilu tahun 2024, dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, Norma dan Ketentuan yang berlaku pada Nahdlatul Ulama, dan Ketentuan yang berlaku pada IKA PMII," katanya.

Belum Pada Tataran Keadaban Publik

Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowam menyampaikan, perjalanan Bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun, keadaban publik masih menjadi masalah krusial dalam praktek negara bangsa. Fungsi dan kewenangan dari pelbagai Lembaga publik belum berada pada titik idealitas sebagaimana harapan bersama. 

Sektor politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, Pendidikan, agama dan lainnya masih belum pada tataran keadaban publik yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti persamaan, keadilan dan kebebasan. 

"Rakernas IKA PMII, mendesak Pemerintah untuk menghadirkan keadaban publik di pelbagai sektor menjadi kebutuhan dan tuntutan sejarah pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945," katanya.

Menurutnya, program pemberian beasiswa yang ditangani oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara relatif berjalan dengan baik, namun masih ditemukan berbagai aspek yang harus diperbaiki.

Rakernas IKA PMII pun mendesak agar Pengelola LPDP dan Pemerintah meletakkannya sebagai bagian dari proses percerdasan anak bangsa, mampu meletakkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam rekrutmen Calon Penerima beasiswa, mampu menjaring calon penerima yang tidak diragukan nasionalisme dan patrotismenya sebagai Warga Negara Negara Pancasila, memilih dan memilah calon Penerima sesuai dengan kepentingan dan urgensi Pemerintahan Negara.

"Memberikan beasiswa kepada Siswa dengan treatment khusus, LPDP harus dikelola dengan dasar kepentingan Pendidikan, dan aspek-aspek lain yang perlu pembenahan," ujarnya. (*)