HNW: Semua Agama Menganjurkan Kerukunan dan Kejujuran 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hidayat Nur Wahid (HNW) Wakil Ketua MPR RI, berbicara tentang persatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mendasarkan pada prinsip semua agama yang diakui di Indonesia.

HNW mengatakan, agama-agama ini mengajarkan pentingnya bersatu, berkolaborasi, menciptakan yang lebih baik, dan lebih bermanfaat untuk kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.

Politisi PKS ini menekankan bahwa agama mengajarkan untuk bersama-sama mencintai bangsa dan negara serta berjuang untuk mempertahankan eksistensi negara kita dari nilai-nilai yang bertentangan dengan agama dan rongrongan kelompok ideologi anti-agama seperti PKI dengan pemberontakannya.

"Kita berada dalam ideologi dan suasana yang sama, yaitu Pancasila. Sila pertama Pancasila secara jelas menyebutkan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang diperkuat oleh UUD 45 pasal 29 ayat (1) sebagai dasar negara. Ideologi ini mengokohkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena itu, sangat wajar jika prinsip konstitusi kita juga bergantung pada penghormatan terhadap agama. Dan, agama-agama yang dihormati ini tidak mungkin mengajarkan perpecahan, konflik, merusak lingkungan, melanggar hukum, atau tidak mencintai bangsa dan negara," kata HNW dalam "Dialog Tokoh Lintas Agama" yang diadakan oleh DPW PKS Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, pada Jumat malam (11/8/2023).

Dalam acara "Dialog Tokoh Lintas Agama" ini, hadir pula Ketua FKUB Provinsi Riau K.H.Drs. Abdurrahman Qaharudin, Ketua DPW PKS BPW Sumbagut H. Hendry Munief, MBA, Ketua DPW PKS Riau H. Ahmad Tarmizi, Lc, MA, Anggota DPR dan DPRD Provinsi Riau dari PKS, serta perwakilan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, Kong Hu Chu.

HNW memberikan sambutan positif terhadap acara "Dialog Lintas Agama" dan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Riau dengan tema "Riau Bersatu". Dia juga mengapresiasi kerukunan umat beragama di Provinsi Riau.

"Tahun lalu, Provinsi Riau menduduki peringkat ke-32 dalam hal kerukunan umat beragama. Tahun ini, naik menjadi peringkat ke-16. Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi dan perlu terus ditingkatkan," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Menurut HNW, dalam konteks persatuan dan keberadaan beragama yang menyatukan serta merukunkan, ini merupakan bagian integral dari UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui agama. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengakui peran agama dalam keluarga yang sah, sebagai dasar hak asasi manusia di Indonesia, dan sebagai dasar pendidikan nasional yang sukses.

HNW memberikan contoh bahwa UUD NRI Tahun 1945 pasal 31 ayat 5 menegaskan bahwa negara akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi akan tetap menghormati agama dan tidak mengesampingkan agama. Dia menggarisbawahi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia anak didik, bukan menghasilkan anak didik yang bersifat sekuler, komunis, anti-agama, atau liberal.

HNW menyatakan bahwa FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) semakin mendapatkan pijakan kuat karena mengacu pada nilai-nilai agama.

"Saya berpendapat bahwa FKUB tidak boleh lemah. Saya mengusulkan agar FKUB diperkuat, bahkan sampai tingkat nasional, agar kerukunan umat beragama bukan bersifat bottom up atau politis yang diatur oleh Kementerian Agama. Biarkan kerukunan umat beragama ini bersifat organik, lahir dari masyarakat melalui tokoh-tokoh mereka. Oleh karena itu, saya usulkan agar FKUB menyusun undang-undang tentang kerukunan umat beragama versi FKUB," ujar anggota Komisi VIII DPR ini.

HNW melanjutkan bahwa FKUB dan kerukunan umat beragama memiliki peran penting, terutama menuju Pemilu 2024. "Kerukunan sangat penting, agar semua elemen masyarakat termasuk rakyat, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, KPU, KPUD, Bawaslu, dan lainnya, diinspirasi oleh nilai-nilai agama. (*)