HMI Cabang Malang Desak Presiden Prabowo Keluar dari Board of Peace

MALANG Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu reaksi dari berbagai elemen mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menyatakan sikap keluar dari Board of Peace (BoP).

Mirdan Idham, Ketua HMI Cabang Malang, menyampaikan, keberadaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai tidak lagi sejalan dengan mandat awal pembentukan lembaga tersebut. 

Menurutnya, BoP yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu semula membawa misi perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta mendorong solusi dua negara di Gaza.

“Namun dengan adanya serangan terhadap Iran yang dilakukan Israel dan didukung Amerika Serikat, Board of Peace sudah tidak lagi sejalan dengan poin-poin dalam piagamnya sendiri,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Senin (2/3/2026).

Ia menilai, jika Indonesia tetap mempertahankan status keanggotaan, maka hal tersebut berpotensi mencederai komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang Indonesia.

HMI Cabang Malang juga menyoroti struktur kepemimpinan Board of Peace yang disebut memberikan kewenangan besar kepada ketuanya. Mereka menilai, dengan posisi Donald Trump sebagai ketua seumur hidup yang memiliki hak tunggal menunjuk dan mengganti kepemimpinan, BoP berpotensi menjadi instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat semata.

“Jika eskalasi konflik semakin besar, Board of Peace justru bisa menjadi boomerang bagi Indonesia. Ini berpotensi mengaburkan sikap politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” lanjutnya.

Selain itu, HMI mempertanyakan sistem iuran keanggotaan dalam Board of Peace. Mereka meminta penjelasan terbuka dari pemerintah terkait kontribusi finansial Indonesia dan dampaknya terhadap posisi politik luar negeri nasional.

“Apakah benar iuran keanggotaan itu digunakan untuk membantu kondisi keuangan Amerika dalam melakukan agresi ke Iran? Jika tidak benar, maka Presiden harus segera memberikan pernyataan resmi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional,” tegasnya.

Menurut HMI, Indonesia hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun di Board of Peace dan tidak terdapat poin spesifik yang secara eksplisit membahas kondisi terkini di Gaza. Karena itu, mereka menilai keuntungan strategis Indonesia dalam keanggotaan tersebut tidak signifikan.

HMI Cabang Malang juga mengkritisi langkah Indonesia yang disebut ingin memposisikan diri sebagai mediator konflik. Mereka menilai langkah tersebut tidak akan efektif jika pada saat yang sama Indonesia tetap tergabung dalam BoP yang dinilai tidak menguntungkan secara politik maupun diplomatik.

“Kami menilai upaya menjadi mediator hanya pengalihan isu jika langkah konkret bergabung ke Board of Peace jelas-jelas tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia,” ujarnya.

Terkait pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh dan pemuka agama, termasuk dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Istana pada Selasa (2/2/2026), HMI meminta agar pemerintah membuka ruang klarifikasi lebih luas kepada publik.

“Istana wajib mengundang seluruh tokoh dan pemuka agama untuk mengklarifikasi langkah konkret Indonesia ke depan dalam kapasitas sebagai anggota Board of Peace. Jangan sampai publik mengasumsikan adanya kebohongan sistematis,” tegasnya.

HMI Cabang Malang menyatakan sikap ini merupakan bentuk komitmen moral dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan tersebut.

“Ke depan kami akan terus membaca perkembangan situasi. Jika kondisinya tetap seperti ini, bukan tidak mungkin akan ada aksi berjilid-jilid di Malang Raya,” pungkasnya. (*)