Hampir Akhir Tahun, Kementerian PUPR Kebut Pelaksanaan Pembangunan Perumahan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menjelang akhir tahun 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan mempercepat pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat. Selain itu, juga melaksanakan optimalisasi dan penajaman anggaran untuk pelaksanaan kegiatan untuk 2024.

"Kami akan terus berupaya menyelesaikan tugas pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa diselesaikan secepatnya. Apalagi waktu pelaksanaan kegiatan 2023 akan segera berakhir," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dikutip TIMES Indonesia, Selasa (28/11/2023).

Iwan menerangkan, berdasarkan hasil evaluasi capaian dan kinerja penyelenggaraan perumahan tahun 2023, dari status e-Monitoring per 26 November 2023, jumlah realisasi keuangan bidang perumahan terus meningkat. 

Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra kerja untuk mendoronh kinerja penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan PSU perumahan.

"Kami juga mencatat realisasi kegiatan fisik padat karya yakni pelibatan masyarakat melalui BSPS untuk mengurangi rumah tidak layak huni sebanyak 150.380 unit rumah dengan progress keuangan 98,43 persen dan fisik 99,97 persen," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan, Direktorat Jenderal Perumahan juga ikut memberikan dukungan infrastruktur dasar IKN Nusantara antara lain pembangunan Rusun Pekerja IKN sebanyak 22 tower atau 1.072 unit telah mencapai progress keuangan 99,99 persen dan fisik 100 persen.

Selain itu juga mendorong pembangunan rumah tapak jabatan Menteri sebanyak 36 unit progress keuangan baru 40,58 persen dan fisik 38,90 persen.

"Saat ini kami juga tengah membangun Rusun ASN dan Hankam progress keuangan 36,90 persen dan fisik 26,70 persen. Kami optimis hingga akhor tahun 2023 pembangunan rumah untuk masyarakat bisa tercapai sesuai perencanaan yang ditetapkan," katanya. 

Pada kegiatan itu, Iwan juga menyampaikan sejumlah prioritas penganggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan tambahan Tahun 2024. Beberapa prioritas kegiatan di Tahun 2024 antara lain penyediaan hunian untuk ASN di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan penyelesaian pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri, Pemenuhan kegiatan Rusun dan Rumah Khusus Multi Years Contract (MYC) TA 2023-2024. 

Selain itu, Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum dan Program Padat Karya BSPS dan Pelaksanaan Kegiatan Baru Direktif (SYC), Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan OPOR, Kebutuhan Dasar Dukungan Manajemen seperti gaji dan operasional serta pemenuhan dukungan teknis.

"Kami juga siap melaksanakan Manajemen Risiko Ditjen Perumahan mengingat Kementerian PUPR memiliki target kinerja tinggi dengan berkontribusi dalam  pertumbuhan ekonomi dan percepatan infrastruktur," katanya.

"Kami juga terus berupaya dalam memitigasi risiko terjadinya fraud dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa serta praktik korupsi di Kementerian PUPR. Ke depannya diharapkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dapat ikut serta dalam pengembangan kompetensi bidang Manajemen Risiko," harapnya. (*)