Gus Fahrur Sesalkan Ning Sisca Tuduh Banyak Pesantren Cabul di Malang Tanpa Bukti

MALANG - Pernyataan penceramah perempuan asal Malang, Sisca Farisa Dhona atau yang dikenal sebagai Ning Sisca, yang menyebut banyak pesantren di Malang terlibat kasus pencabulan, menuai tanggapan dari Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Dr. H. Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur.

Pernyataan Ning Sisca tersebut disampaikan dalam sebuah ceramah di Wonoayu, Kabupaten Malang, Sabtu (30/5/2026), dan kemudian viral di media sosial.

Dalam potongan video yang beredar, Ning Sisca menyinggung sejumlah kasus dugaan pencabulan yang terjadi di lingkungan pesantren di beberapa daerah.

Dia juga menyebut masyarakat tinggal menunggu munculnya kasus serupa di Malang.

Sakmangke wonten organisasi ingkang didirikan kalian putu nipun kiai sepuh waliullah inggih meniko Gus Mik ingkang kaparingan asmo Gus Tuba punya organisasi namanya Yakuza Maneges. yang mana Yakuza Maneges meniko memberantas penggawean-penggaweanipun wuong sing senengane cabul tapi berkedok pesantren. (Sekarang ada organisasi yang didirikan oleh cucu Gus Mik, yaitu Gus Thuba, yang punya organisasi Yakuza Maneges. Yang mana Yakuza Maneges pekerjaannya adalah memberantas orang yang suka cabul tapi berkedok pesantren)

Kasus Pekalongan yang menaik Inggih meniko Gus Tuba Yaguza. Kasus Ngawi yang menaikkan Gus Tuba Yaguza. Kasus masih baru lagi ten Jember  tasik proses e inggih meniko Gus Tuba Yakuza.  (Kasus pekalongan yang menaikkan gus Thuba, kasus Ngawi, dan kasus baru yang masih proses di Jember yang menaikkan juga Gus Thuba Yakuza)

Sebentar lagi menunggu kasus-kasus di Malang. Karena di Malang pun sendiri, Ada apa banyak?

Ning Sisca kok berani berbicara loh. Nuwun sewu barang, batang, ojo sampai ditutup-tutupi. Nggih. Napa mboten? Barang lek olo nopo malih sing bertopeng agama embel-embele agomo demi jarene oleh barokah, barokah barokah. Tapi lek kelakuane ora bener awake dewe yo ora oleh mbelo

Begitu ucapan Ning Sisca dalam ceramah di Wonoayu yang viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Gus Fahrur yang juga menjabat Ketua MUI Bidang Pesantren menyayangkan adanya pernyataan yang dinilai menggeneralisasi pesantren di Kabupaten Malang tanpa didukung data dan fakta yang jelas.

"Saya menyayangkan adanya pernyataan penceramah saudari Sisca yang menyebut seolah-olah banyak pesantren cabul di Malang tanpa disertai data dan fakta yang jelas," ujar Fahrur, Minggu (31/5/2026).

"Tuduhan seperti ini tidak boleh disampaikan secara serampangan di muka publik karena dapat menimbulkan stigma dan merugikan ribuan santri, kiai, ustaz, serta lembaga pendidikan pesantren yang selama ini berjuang mendidik generasi bangsa di Kabupaten Malang," imbuhnya.

Menurut Gus Fahrur, apabila memang terdapat kasus pidana atau kekerasan seksual atau pencabulan yang terjadi di lingkungan tertentu, maka kasus tersebut harus disebutkan secara spesifik dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita semua mendukung penindakan tegas terhadap pelaku. Namun jangan karena beberapa oknum lalu seluruh pesantren di Malang digeneralisasi dan diberi cap buruk," tegasnya.

Gus Fahrur menilai, Kabupaten Malang memiliki ratusan pondok pesantren yang selama ini berkontribusi besar dalam pendidikan agama, pembentukan karakter, dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para santri.

"Pertanyaannya, berapa jumlah pesantren yang dimaksud? Di mana datanya? Jangan sampai pernyataan yang tidak didukung fakta justru berubah menjadi fitnah dan pembunuhan karakter terhadap lembaga pendidikan Islam," katanya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat harus tetap bersikap objektif dan adil dalam melihat persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren.

Jika terdapat oknum yang melakukan pelanggaran hukum, maka yang harus diproses adalah pelakunya, bukan lembaganya secara keseluruhan.

"Saya meyakini jauh lebih banyak pesantren yang baik, bersih, dan sungguh-sungguh mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa daripada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," tegas Gus Fahrur.

"Karena itu, mari bersikap adil. Jika ada yang salah, sebut pelakunya dan tindak tegas. Tetapi jangan menghukum seluruh pesantren dengan tuduhan yang tidak proporsional," sambungnya.

Lebih lanjut, Gus Fahrur mengingatkan bahwa kebebasan berbicara di ruang publik harus dibarengi dengan tanggung jawab moral serta dasar informasi yang valid agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Dalam tradisi keilmuan dan etika publik, setiap pernyataan harus didasarkan pada data yang valid, bukan asumsi atau sensasi. Kebebasan berbicara harus disertai tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang telah banyak berjasa bagi bangsa ini," pungkasnya. (*)