Evaluasi Kinerja Pemkab Malang, Dirjen Otoda Kemendagri Soroti Kesehatan dan Pendidikan

TIMESINDONESIA, MALANG – Dirjen Otoda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik MSi melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemkab Malang, Jumat, (14/7/2023). Kegiatan ini juga dirangkai Reformasi Birokrasi dan Netralitas ASN.

Kegiatan Evaluasi Pemkab Malang oleh Dirjen Otoda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik MSi, dihadiri Bupati Malang Sanusi, Wabup Malang, Didik Gatot Subroto dan Sekda Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM.

Sedangkan peserta evaluasi adalah para pejabat dan ASN di Pemkab Malang. Dirjen Otoda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik MSi menjelaskan terkait evaluasi yang dilakukan di Pemkab Malang ini.

"Evaluasi penyelenggaraan daerah, reformasi birokrasi dan Netralitas ASN ini diadakan atas instruksi dari Bapak Menteri," ujar Dirjen Otoda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik MSi dalam sambutannya.

Lebih lanjut dia mengatakan, evaluasi dilakukan tidak hanya menghasilkan peringkat. "Seperti Malang, hasil evaluasi yang kurang apa. Maka, kita bantu apa yang menjadi kekurangan," urainya.

ASN Pemkab Malang yang mengikuti evaluasi dari Dirjen Otoda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik MSi. (Foto: Binar Gumilang/TIMES Indonesia)

Menurutnya, kinerja Makro di Pemkab Malang secara umum meningkat. "Semua menunjukan angka peningkatan. Catatan kita, angka pengangguran terbuka meningkat. Kita maklumi, karena dampak dari Covid-19," jelasnya.

Untuk urusan bidang pendidikan kata Akmal, juga mengalami peningkatan. "Perlu penanganan dari Dinas Pendidikan soal masih banyaknya anak yang tidak sekolah PAUD," ungkapnya.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan kata dia ada yang mengalami penurunan. "Salah satunya adalah Indikator pelayanan Ibu Hamil. Sebanyak 1.309 ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar," tuturnya.

Tidak hanya itu kata dia, indikator persalinan ibu hamil juga perlu diperhatikan. "Indikator tahun 2022, masih ada 1.158 ibu yang melakukan persalinan tidak sesuai standar kesehatan," tegasnya.

Menurutnya, evaluasi ini terbagi di berbagai cluster yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka sekaligus juga dalam rangka reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.

"Itulah yang pentingnya data. Yang penting itu adalah keakuratan data dan riil. Karena ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi," kata Akmal Malik.

Sedangkan untuk reformasi birokrasi serta netralitas ASN kata dia, diharapkan untuk merubah cara pikir. Selain itu juga terus meningkat kualitas kinerja.

"ASN itu jangan mikir pangkatmu apa, eselenmu apa. Karena kedepan yang dibutuhkan, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan," terangnya.

Saat melakukan evaluasi kinerja di Pemkab Malang, Dirjen Otoda Kemendagri Dr Drs Akmal Malik MSi, kedepannya ASN berkualitas yang banyak melakukan capaian kinerja. (*)