Era Sutiaji dan Sofyan Edi, Kota Malang Komitmen Menuju Zero Stunting

TIMESINDONESIA, MALANG – Era kepemimpinan Wali Kota Malang, Sutiaji bersama Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko terus berupaya mengimplementasikan komitmen menuju zero stunting.

Penurunan angka stunting di Kota Malang yang menjadi salah satu fokus utama terus dilakukan. Bahkan, hal ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Diketahui, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting di Kota Malang di tahun 2023 ini sudah mencapai 16 persen. Catatan ini, bukti bagaimana komitmen Kota Malang menuju zero stunting semakin nyata.

Sebab, penurunannya cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 mencapai 18 persen dan tahun 2021 mencapai 25,7 persen.

Hasil komitmen ini juga mendapat apresiasi tinggi dari BKKBN atas kontribusi dan komitmen Kota Malang dalam upaya menuju zero stunting.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, upaya penurunan angka stunting ini tentu dilakukan bersama dengan semua pihak.

Pemkot Malang juga telah mengucurkan anggaran sebesar Rp300 miliar yang tersebar di hampir seluruh OPD untuk fokus dalam penanganan stunting.

"Penurunan angka stunting tentu dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak sehingga, bukan hanya tanggungjawab satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja, tapi semua pihak bahkan sampai di lingkungan kelurahan," ujar Sutiaji, Jumat (8/9/2023).

Cara Kota Malang berkomitmen dalam menurunkan angka stunting, diantaranya seperti pemberian kecukupan gizi, pemberian ASI ekslusif, pencegahan anemia, sanitasi, air bersih hingga pendidikan pra nikah yang selalu diedukasikan oleh jajaran Pemkot Malang.

Kemudian, untuk soal pendidikan pra nikah, Pemkot Malang berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Nantinya, diharapkan melalui pendidikan pra nikah ini para calon pengantin dari sebelum menikah hingga kehidupan setelah menikah sudah mendapatkan bekal yang cukup guna meminimalisir terjadinya stunting terhadap anaknya nanti.

"Jadi dari sebelum menikah, mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tata cara ketika sudah berumah tangga seperti apa. Nanti setelah menikah bagaimana literasi ketika akan mengandung, itu pendampingan dengan nutrisionis, lalu ketika nanti pasca melahirkan juga didampingi oleh kader dan nutrisionis. Itu semua kami sudah bekerjasama dengan Kemenag," ungkapnya.

Disisi lain, Sutiaji juga menekankan soal akurasi data dan intervensi teknologi sebagai kunci utama akselerasi. Sehingga, dibutuhkan evaluasi dan pengoptimalan platform satu data serta mempertajam kapasitas masyarakat untuk berperan mendukung pendataan terkait stunting.

"Satu data stunting dari by name, by address and by need, ini harus diperkuat. Begitupun juga dengan peran pentahelix dari berbagai sektor, mulai peran pemerintah, masyarakat, akademisi hingga pengusaha," katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang menyebut, jika dalam menghadapi masalah stunting harus dibuktikan dengan aksi nyata.

"Harapannya memang kita berada di angka 14 persen di tahun 2024 mendatang. Berikut juga sampai 2030 kita bisa zero stunting," tuturnya.

Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berfokus pada pendidikan pra nikah. Akan tetapi, pemeriksaan kesehatan serta pendampingan minimal tiga bulan pra nikah juga perlu dilakukan.

"Lalu pemberian tablet penambah darah pada rematri calon pengantin dan ibu hamil. Kemudian peningkatan cakupan ASI ekslusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dan tentunya harus ada pembentukan kelompok pendukung ASI di setiap kelurahan," imbuhnya.

Selama ini, lanjut Edi, upaya jemput bola selalu dilakukan, seperti halnya pendampingan keluarga risiko stunting.

"Kita perkuat satu data stunting juga melalui MoU (kerjasama) dengan rumah sakit hingga klinik swasta," katanya.

Ia juga mengingatkan bagaimana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita dengan kekurangan gizi juga harus dioptimalkan.

"Maka peran OPD, seperti Dinkes dan Dinsos-P3AP2KB dalam penanganan gizi serta lainnya harus optimal," tandasnya.(*)