DPRD Pacitan Soroti Polemik MBG, Rudi Handoko: Jangan Sampai Wali Murid Diintimidasi

PACITAN DPRD Pacitan meminta pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat dapur hingga mitra pelaksana melakukan evaluasi menyeluruh agar program pemerintah pusat itu tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menegaskan berbagai keluhan yang muncul di lapangan bukan lagi hal yang tertutup. Ia menyebut banyak laporan yang masuk terkait kualitas menu, porsi makanan, hingga mekanisme distribusi.

“Terkait polemik MBG di lapangan sudah bukan rahasia lagi. Banyak keluhan dan permasalahan yang menurut kami kasihan kalau sampai program dari pemerintah ini tidak dilaksanakan maksimal,” kata Rudi Handoko, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang membidangi pendidikan juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi yang berkembang di masyarakat. Terlebih, mayoritas penerima manfaat program tersebut adalah lembaga pendidikan dan peserta didik.

“Apapun bentuknya, bagaimanapun kami di DPRD yang notabene yang mana penerima manfaatnya adalah lembaga pendidikan ini juga perlu saya sampaikan,” ujarnya.

Salah satu menu MBG di SPPG wilayah Tulakan Pacitan yang dikeluhkan warga. (FOTO: Istimewa)

Rudi meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra pengelola hingga kepala dapur, benar-benar melakukan pengawasan secara ketat terhadap kualitas makanan yang disajikan.

Ia menekankan evaluasi harus dilakukan sejak tahap penyusunan menu hingga proses distribusi.

“Silakan untuk kepala SPPG, mitra SPPG, dan kepala dapur untuk benar-benar melakukan pengawasan, evaluasi terkait kondisi menu yang sudah ditentukan. Mulai takaran gizi dan porsi,” tegasnya.

Komisi II DPRD Pacitan juga berencana berkoordinasi dengan satuan tugas program MBG di tingkat kabupaten untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Jangan Ada Intimidasi

Rudi mengingatkan agar program tersebut tidak sampai memicu gejolak di masyarakat, apalagi jika ada dugaan intimidasi terhadap wali murid yang menyampaikan keluhan.

“Yang intinya bahwa MBG ini jangan sampai menimbulkan permasalahan, gejolak yang akhirnya juga ada dugaan intimidasi kepada wali murid yang komplain soal porsi dan menu,” katanya.

Ia menegaskan, orang tua memiliki hak untuk menyampaikan kritik atau laporan jika menemukan ketidaksesuaian dalam program tersebut.

“Nggak pas juga kalau ada pengaduan terus orang tua murid diintimidasi, tidak boleh. Itu kan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pengelola program bertanggung jawab penuh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada para siswa sebagai penerima manfaat.

“Harapan kami SPPG, kepala SPPG, mitra benar-benar tanggung jawab terkait hal ini,” tambahnya.

Selain persoalan porsi makanan, Rudi juga menyinggung kualitas bahan pangan yang terkadang dinilai kurang layak oleh pihak sekolah maupun siswa. Ia mencontohkan kasus buah yang belum matang.

“Kadang-kadang lembaga dikasih menu yang mungkin seperti alpukat kurang matang, itu kan juga repot,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa program MBG merupakan kebijakan nasional yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Kesalahan kecil di tingkat pelaksana dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap program pemerintah.

“Kami secara umum harus benar-benar hati-hati. Karena bagaimanapun ini program dari pusat yang harus dilaksanakan secara maksimal,” jelasnya.

Rudi juga menolak pandangan yang menyebut masyarakat tidak boleh mengkritik program hanya karena makanan diberikan secara gratis.

“Jangan ada istilah ‘sudah dikasih gratis jangan protes’. Kemudian penerima manfaat disuruh diam. Bukan soal itu, tapi kan ada standar dan SOP-nya,” tegasnya.

Menurut dia, kritik dari masyarakat justru menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif.

“Ini dalam rangka memaksimalkan anggaran yang ada di pusat tadi. Janganlah begitu,” imbuhnya.

Diperlukan Inovasi Sosial SPPG

Di sisi lain, Rudi mengapresiasi sejumlah SPPG yang mulai melakukan inovasi sosial di masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan mulai melibatkan warga dalam kegiatan sosial.

“Ada juga SPPG yang tempo hari sudah melaksanakan kegiatan sosial, seperti inovasi melibatkan masyarakat,” katanya.

Ia berharap ke depan SPPG tidak hanya fokus menjalankan program distribusi makanan, tetapi juga menghadirkan inovasi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Maka inovasi dari SPPG itulah yang kami tunggu. Bukan masalah pengaduan terus yang kita terima. Mungkin seperti memberikan CSR, santunan, sunat massal, atau apalah sesuai kemampuan dan kondisi SPPG masing-masing, terlebih di bulan Ramadan,” ujarnya.

Untuk memperjelas mekanisme pengawasan, Komisi II DPRD Pacitan berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Pacitan.

“Kalau tidak salah ada satgasnya di kabupaten. Mungkin kami dari Komisi II akan mencoba koordinasi dengan Sekda Pacitan Heru Wiwoho Sapadi Putri untuk membicarakan sejauh mana kewenangan, tugas fungsi pengawasan,” katanya.

Selain itu, DPRD juga akan menelusuri data sekolah yang hingga kini belum menerima manfaat program MBG.

“Masih ada beberapa sekolah yang belum pernah menerima manfaat MBG. Nanti kapan waktu akan kami cari datanya,” ujar Rudi.

Wali Murid Keluhkan Menu MBG

Sebelumnya, sejumlah wali murid di Pacitan mengeluhkan menu program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum memenuhi harapan.

Ketua PC PMII Pacitan, Sunardi, bahkan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Salah satu wali murid, Yulis, mengaku rutin mendokumentasikan paket makanan yang dibawa pulang anaknya dari sekolah.

“Menunya hari ini, tahu goreng 2 potong, tempe 1 potong, ayam goreng 1 potong; sekitar Rp5 ribu, terus sama 1 roti, tambah Rp1 ribu. Jadi totalnya Rp6 ribu,” katanya saat diwawancarai, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, nilai tersebut dinilai belum sebanding dengan alokasi bahan makanan yang sebelumnya disebut berada di kisaran Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi.

“Ayamnya bagian brutu. Tempe ukurannya 4 cm x 4 cm, saya ukur saking kecilnya. Mending pas sebelum Ramadan,” ujarnya.

Selama Ramadan, anaknya menerima berbagai menu seperti telur, susu kemasan, kurma, apel, belimbing, roti hingga puding. Namun ia menilai belum ada paket yang nilainya mendekati kisaran anggaran bahan makanan yang disebutkan sebelumnya.

“Setiap anak saya dapat pasti saya foto. Dan menurut saya tidak ada yang totalnya sampai Rp8 ribu sampai Rp10 ribu,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung kualitas makanan sebelum Ramadan yang pernah diterima anaknya.

“Pas sebelum puasa ada yang semangka nggak layak makan, nasi agak basi juga pernah. Ada yang nggak dimakan sama sekali cuma dibawa pulang sama anak saya,” tuturnya.

Keluhan lain juga datang dari Kecamatan Kebonagung. Wali murid Anis Muarifah mengaku sempat terkejut ketika anaknya hanya membawa satu buah belimbing dan abon kering dalam wadah kecil.

“Menurut saya, ya itu kurang jika disebut makanan bergizi,” katanya.

Anis berharap program MBG benar-benar dapat memenuhi tujuan awalnya, yakni memperbaiki gizi anak. “Ya harapannya sesuai dengan tujuan awalnya untuk memperbaiki gizi, sesuai kampanye Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Listiana Asworo menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. “Nggih. Mohon maaf akan kami evaluasi terus nggih,” tulisnya melalui pesan singkat.

Dalam skema yang disosialisasikan SPPG, anggaran program MBG sebesar Rp15 ribu per porsi. Dari jumlah tersebut, Rp8 ribu hingga Rp10 ribu dialokasikan untuk bahan makanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat.

Sementara Rp3 ribu digunakan untuk kebutuhan operasional dapur seperti gaji karyawan, listrik, dan gas. Sedangkan Rp2 ribu lainnya dialokasikan untuk sewa tempat serta peremajaan peralatan dapur.

Program MBG sendiri menyasar balita, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui sebagai kelompok penerima manfaat lainnya. (*)