DPRD Gresik Desak Transparansi Kasus SK ASN Palsu, Dorong Evaluasi Sistem Pengawasan

GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mendesak transparansi penuh dalam penanganan kasus dugaan penipuan dengan modus rekrutmen Surat Keputusan (SK) ASN palsu yang kini tengah ditangani Polres Gresik.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Gresik, M. Rizaldi Saputra, usai memimpin rapat dengar pendapat (hearing) tertutup di Gedung DPRD Gresik, Senin (20/4/2026).

Rizaldi mengungkapkan, pihaknya telah memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memberikan klarifikasi terkait polemik SK ASN palsu yang sempat viral di media sosial. Ia menekankan pentingnya keterbukaan proses hukum guna meredam keresahan di tengah masyarakat.

“Saya harapkan tidak ada yang ditutup-tutupi agar tidak menimbulkan keresahan publik,” tegas politisi PKB tersebut.

Dukung Investigasi Menyeluruh

DPRD Gresik menyatakan dukungan penuh kepada Polres Gresik untuk melakukan penyelidikan mendalam, termasuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan ASN aktif dalam jaringan pemalsuan dokumen tersebut.

Selain proses hukum, Rizaldi mendorong Pemkab Gresik melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kepegawaian. Hal ini dinilai krusial guna mencegah jatuhnya korban baru di kemudian hari.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada Polres Gresik untuk melakukan investigasi. Di sisi lain, kami mempertanyakan sistem pengawasan ke depan supaya kasus serupa tidak terulang lagi,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, jika nantinya terbukti ada oknum ASN yang terlibat, sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kalau ditemukan ASN yang terlibat, saya harap ditindak tegas tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

Alasan Rapat Tertutup

Terkait pelaksanaan *hearing* yang digelar secara tertutup, Rizaldi menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap para korban. Menurutnya, kerahasiaan identitas sangat penting untuk menjaga kondisi psikologis korban yang telah dirugikan.

“Kami menjaga nama baik dan melindungi kondisi psikologis korban, sehingga pertemuan dilakukan secara tertutup,” pungkasnya. (*)