DPR RI Bersama Bank Indonesia Ajak Kepala Desa di Sidoarjo Atasi Inflasi

Anggota Komisi Xl DPR RI bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur mengajak para Kelapa Desa (Kades) untuk bersama melakukan aksi atau tinda ...

Maret 9, 2023 - 20:20
DPR RI Bersama Bank Indonesia Ajak Kepala Desa di Sidoarjo Atasi Inflasi

TIMESINDONESIA – Anggota Komisi Xl DPR RI bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur mengajak para Kelapa Desa (Kades) untuk bersama melakukan aksi atau tindakan nyata dalam mengatasi Inflasi atau kenaikan harga pangan di masyarakat. 

Ajakan tersebut disampaikan, Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Indentifikasi Potensi Ekonomi Daerah untuk Mengatasi Inflasi' yang diikuti Kepala Desa dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai Kepala Desa yang notabene adalah ujung tombak dalam Pemerintahan masyarakat tingkat bawah atau berhadapan langsung dengan masyarakat, harus bisa berperan dan ikut langsung dalam menekan angka inflasi utamanya terkait persoalan harga pangan.

"Pemerintah Desa memiliki kemampuan dalam menekan tingkat inflasi pangan di daerahnya atau didesanya dengan menggunakan pemanfaatan Dana Desa. 

Saya kira banyak potensi yang bisa dikembangkan di desa untuk menekan inflasi itu, oleh karenanya Aparat desa bisa aktif memanfaatkan Dana Desa guna menjaga ketahanan pangan di level desa," kata Indah Kurnia kepada TIMES Indonesia, Kamis (9/3/2023).

Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan jika sebagai seorang pimpinan di tingkat Pemerintah Desa, maka Kades harus penuh dengan inovasi, energik tidak malas, gesit, tanggap, berempati dan tentu nasionals. Maka tidak salah, jika Pemerintah Desa adalah garda terdepan membantu Pemerintah Pusat dalam mengatasi Inflasi paska dua tahun pandemi Covid 19.

"Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo harus Keren, kebijakanya harus nasionalis dalam memakmurkan masyarakatnya," ungkapnya.

Indah Kurnia juga menyebut jika di lingkup nasional, diketahui Jawa Timur merupakan penyumbang perekonomian nasional (RI red) ke dua terbesar setelah DKI Jakarta. 

"Maka jika Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur, Jawa timur siap menjadi kontributor penyumbang perekonomian nasional nomor satu negara kita," paparnya.

Indah melihat, kelebihan Jawa Timur sektornya bermacam-macam beragam pariwisata, pertanian dan perdagangan, artinya banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. 

"Tipikal masyarakat Jawa Timur termasuk pemangku kepentingan, stakeholder nya itu semuanya terbuka dan mampu berkolaborasi dengan efektif," jelasnya.

Hal senada juga di ungkapkan Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,  Budi Hanoto menjelaskan mengenai beberapa kebutuhan pokok yang seringkali mengalami inflasi terutama dalam momen bulan Ramadhan nanti.

"Barang Gula dan telur seringkali ada kenaikkan harga, hal itu disebabkan karena permintaan melonjak drastis," katanya. 

Budi menegaskan jika Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur sudah menyikapi masalah ini dengan melakukkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk mengupayakan penekanan inflasi.

"Langkah yang akan dilakukan untuk pengendalian inflasi tersebut dilakukan operasi pasar dengan waktu dan tempat yang tepat mengandengbpara Kepala Desa," ungkapnya.

Sementara Direktorat Perekonomian DPP PDI Perjuangan, Paring Waluyo Utomo menekankan ditingkat desa bisa dilakukan adanya gerakan menanam padi, sayuran dan lainnya, yang nantinya hasil panen bisa dikerjasamakan dengan desa tetangga atau desa lain. Semisal kerjasama dengan antar desa, hasil dari gerakan itu bisa menjadi saling support dalam hal kebutuhan. 

"Kerjasama antar desa bisa soal dalam peternakan, perikanan maupun lainnya. Kebutuhan masyarakat akan bisa tercukupi atas ketersediaan pangan yang ada dari kerjasama maupun kolaborasi lainnya. Dari situ akan bisa terwujudkan desa mandiri," ungkapnya.

Menurut Paring, banyak potensi-potensi yang bisa diwujudkan ditingkat desa. Seperti proyek padat karya, memberikan edukasi kepada kaum perempuan menjadi kelompok UMKM dalam hal olahan makanan atau lainnya. 

"Kepala Desa bekerjasama dengan warganya bisa memanfaatkan tanah kas desa dikelolah menjadi lahan pertanian produktif untuk ketahanan pangan, salah satu untuk mengatasi inflasi," Pungkas Paring. (*)

Apa Reaksi Anda?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow