Demo, Mahasiswa Banyuwangi Tuntut Tindak Tegas SMP Negeri Jual Beli Seragam Hingga Evaluasi MBG

BANYUWANGI - Gelombang aksi protes terjadi di Bumi Blambangan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi Menggugat turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan. Mereka mendesak penindakan tegas atas dugaan praktik jual-beli seragam di tingkat SMP Negeri, sekaligus menuntut evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan mengenakan busana hitam berpita putih sebagai simbol suci. Mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Banyuwangi bergerak menyampaikan aspirasinya di dua titik sentral, yakni di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (19/6/2026).

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan krusial yang terbagi menjadi dua yakni isu nasional dan isu lokal. Dalam penyampaianya terhadap isu daerah, mahasiswa mendesak Pemkab Banyuwangi untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Mereka menuntut pemerintah agar mengalihkan fokus belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat sehingga lebih menyentuh kepentingan publik.

Selain tata kelola anggaran, mahasiswa juga menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan daerah. Isu lokal ini ditutup dengan desakan tegas kepada pemkab untuk mengawal dan mengaudit secara transparan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) demi mencegah terjadinya kecurangan dan menjamin hak-hak siswa berprestasi, termasuk jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu.

Sejumlah anggota DPRD Banyuwangi melakukan dialog terhadap massa aksi. (FOTO : Anggara Cahya/TIMES Indonesia)

“Kami mendesak pemerintah untuk mengawal dan mengaudit dugaan praktik jual beli seragam maupun atribut sekolah pasca SPMB, terutama pada jenjang SMP,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi, Ilham Layli Mursidi saat melakukan orasi. 

Belakangan ini, publik dihebohkan oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan komersialisasi di lingkungan SMP negeri. Salah satu poin yang dinilai paling memberangkatkan orang tua murid adalah praktik jual beli atribut dan seragam sekolah yang dikoordinasi langsung oleh pihak sekolah.

Pemberatan beban biaya ini bahkan diduga turut menyasar siswa dari jalur afirmasi. Sejumlah SMP Negeri kini tengah menjadi sorotan terkait praktik tersebut, di antaranya SMPN 1 Giri dan SMPN 1 Singojuruh yang indikasi pelanggarannya terbukti dengan rincian harga atribut.

“Kami menuntut adanya komersialisasi dalam pendidikan agar ditindak, dan serius dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Ilham.

Ilham juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program Presiden Prabowo yang menyerap anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi tersebut harus dilakukan melalui kebijakan yang terukur dan berbasis kajian akademis.

“Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, maka program tersebut harus dihentikan dan anggaranya dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi menemui langsung massa dari Aliansi Banyuwangi Menggugat. Anggota DPRD seperti Dr. Zaki Al Mubarok, Marifatul Kamila, Suwito, dan Wagianto bahkan tak segan duduk lesehan di antara para mahasiswa untuk membuka ruang dialog. (*)