Dapat Premi Jaminan Sosial, Ribuan Kader Posyandu Banyuwangi Tancap Gas Berburu Stunting

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Semangat dan dedikasi para kader posyandu di Kabupaten Banyuwangi dalam upaya menangani stunting mendapatkan apresiasi istimewa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

Kini, kabar baiknya sebanyak 11.498 kader posyandu di seluruh penjuru Banyuwangi akan menerima premi jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mulia ini.

"Ini apresiasi kepada para kader yang terus mendampingi balita dan ibu hamil. Saya harap, semangat para kader posyandu akan semakin terpacu, bersama-sama kita bisa mewujudkan Banyuwangi bebas dari stunting," kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (26//10/2023).

Tahun 2022, Banyuwangi mencatat 2.780 kasus stunting yang terinci dengan detail. Namun, hingga September 2023, angka tersebut berhasil diturunkan sebanyak 356 kasus, meninggalkan hanya 2.424 kasus yang tersisa.

Perlindungan yang diberikan kepada para kader posyandu mencakup santunan kematian bagi ahli waris mereka. Bupati Ipuk secara pribadi menyerahkan santunan ini kepada beberapa ahli waris kader, salah satunya terjadi dalam acara "Bupati Ngantor di Desa" di Desa Bagorejo, Srono, pada 4 Oktober 2023 lalu.

Pada kesempatan itu, dua kader posyandu, Misrani dan Jamilah, menerima santunan kematian sebesar Rp 42 juta per orang. Santunan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh para pahlawan kader posyandu.

“Saya terharu. Program ini sangat berharga bagi seluruh keluarga kader karena melindungi mereka dari risiko pekerjaan. Semoga program ini terus dijalankan karena banyak membantu," kata Catur, ahli waris Jamilah.

Sementara Abdurrahim, ahli waris kader Misrani, berencana menggunakan santunan yang diterimanya untuk biaya pendidikan anaknya.

"Terus terang, saya kaget juga mendapatkan santunan ini, tidak menyangka kader bisa dilindungi dengan premi ini. Ini sangat bermanfaat bagi kami, akan saya pergunakan untuk membiayai pendidikan," ungkap Abdurrahim.

Selain memberikan perlindungan kepada kader posyandu, Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan penurunan stunting. Anggaran tersebut didistribusikan secara proporsional ke 25 kecamatan, dengan fokus pada intervensi nutrisi bagi ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah dua tahun atau baduta.

Dalam pelaksanaannya, setiap kecamatan telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin oleh Camat dan melibatkan tenaga kesehatan serta elemen kader.

Kader posyandu memiliki peran penting dalam pemantauan intervensi pemberian makanan tambahan, memastikan makanan bernutrisi seperti telur, ikan, ayam, dan daging sampai kepada bayi dan bumil risti yang rentan mengalami stunting. Data pelaporan harian diintegrasikan melalui aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting.

Dengan langkah-langkah ini, Banyuwangi semakin menunjukkan komitmennya dalam memerangi stunting, memberikan perlindungan kepada para pahlawan kader posyandu, dan mengarahkan langkah-langkah konkret menuju visi "Banyuwangi Bebas Stunting".(*)