Dalami Kondisi Keuangan Daerah, DPRD Morotai Panggil Seluruh Pimpinan OPD

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Mendalami kondisi keuangan daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dinilai semakin terpuruk, pihak DPRD Morotai memanggil seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Morotai untuk dimintai keterangan.

Sampai sejauh ini, hasil pantauan TIMES Indonesia, sudah kurang lebih 7 pimpinan OPD yang telah dipanggil dan melakukan tatap muka dengan DPRD guna membicarakan kondisi keuangan daerah yang berdampak pada program masing-masing OPD yang membuat program kerja tidak bisa berjalan dengan baik.

"Untuk mendalami kondisi keuangan daerah, saat ini kami (DPRD) lagi memanggil seluruh pimpinan OPD untuk dimintai keterangan. Sampai sejauh ini, sudah kurang lebih 7 atau 8 OPD yang sudah dipanggil dan lakukan pertemuan di kantor DPRD," ungkap Ketua I DPRD Morotai, Judi R Dadana, Kamis (10/8/2023).

Ia mengatakan, sejumlah pimpinan OPD yang dipanggil ini mengalami kondisi yang sama, sangat memprihatinkan. Selain mereka mengeluh tidak ada anggaran sehingga program program tidak bisa jalan dan tidak bisa bekerja, mereka juga keluhkan tunjangan jabatan dan kinerjanya belum dibayar.

"Salah satu contoh adalah Inspektorat. Tidak ada lagi anggaran pengawasan, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan pengawasan di lapangan soal pelanggaran yang terkait dengan program kerja Pemkab Morotai. Selain itu, hak-hak Kepala Inspektorat juga sudah beberapa bulan belum dibayar," ujarnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, langkah ini dilakukan DPRD guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan kondisi keuangan daerah agar bisa duduk bersama dengan Pj Bupati Pulau Morotai untuk membicarakan jalan keluar demi kebaikan Morotai ke depan.

"Jadi setelah seluruh pimpinan OPD dipanggil dan dimintai keterangan. Berikut kami (DPRD) akan memanggil Pj Bupati untuk dimintai menjelaskan akar masalah sesungguhnya, sehingga kondisi keuangan daerah bisa seperti ini," tegasnya.

DPRD berharap Pj Bupati sebagai kepala daerah pemegang kekuasaan pengelolaan APBD di Kabupaten Pulau Morotai dapat hadir dan menyampaikan hal ini secara terbuka, jangan ada yang ditutupi, sehingga masyarakat tahu sesungguhnya kondisi daerah seperti apa.

"Kami berharap selain Pj Bupati bisa hadiri undangan DPRD nanti, kami juga minta Pj Bupati tegas ke TAPD sebagai bawahannya dalam komitmen dan konsisten mengajukan dokumen APBD-P tahun 2023. Jangan sampai, orang beranggapan di tubuh Pemkab Morotai ada dua matahari (Bupati). Sehingga publik bertanya tanya yang Pj Bupati Morotai, Muhammad Umar Ali atau Suriani Antarani?" pungkasnya.(*)