Bupati Madiun Raih Penghargaan Kepala Daerah Terbaik dalam Pendampingan Perhutanan Sosial

MADIUN - Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menerima penghargaan kategori Kepala Daerah Terbaik dalam Pendampingan Perhutanan Sosial berdasarkan tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Penghargaan diberikan bersamaan dengan kegiatan Jambore Perhutanan Sosial 2026 yang digelar di Alun-Alun Reksogati, Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

"Ini merupakan kerjasama luar biasa. Memberdayakan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan itu luar biasa," kata Hari Wuryanto.

Program perhutanan sosial dirasakan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Budidaya jagung dan kopi oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan mampu menigkatkan kesejahteraan.

"Semoga terus bisa bekerjasama untuk meningkatkan kualitas maupun kualitas produksi," kata Hari Wur sapaan akrab Bupati Madiun.

Hari Wur juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026. Hal itu menjadi motivasi untuk terus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah.

"Perhutanan sosial merupakan program strategis yang mampu mengintegrasikan upaya pelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan," jelasnya.

Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Reksogati, Caruban, Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera" tersebut dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ditandai dengan pemukulan kentongan.

"Kegitan ini merupakan momentum memperkuat kolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga ke depan kita semua semakin sehat, semakin berkah, semakin sukses, semakin damai, dan semakin menguatkan persaudaraan kita," ujar Khofifah.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, mencapai hampir 30 persen dari total nasional. Tidak hanya itu, nilai transaksi ekonomi dari sektor perhutanan sosial di Jawa Timur juga menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Menurut Khofifah, capaian tersebut harus terus diperkuat melalui peningkatan akses bagi Kelompok Tani Hutan untuk mengembangkan usaha agroforestri, terutama komoditas kopi.

"Di Jawa Timur sekitar 62 persen kopi didukung oleh sektor perhutanan sosial. Bahkan secara nasional, sekitar 60 persen sektor kopi juga disupport oleh perhutanan sosial," katanya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Dirjen Perhutani Kemenhut, Kadin Kehutanan Jatim dan Bupati Madiun meninjau stan gabungan kelompok perhutanan sosial. (Foto: Yupi Apridayani/TIMESIndonesia)

Khofifah menilai penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar. Nnilai tambah produk tidak lagi bertumpu pada penjualan bahan mentah, melainkan melalui hilirisasi yang didukung teknologi, pendampingan akademisi, serta kerja sama dengan sektor industri.

"Kalau sudah ada intervensi teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kemitraan dengan dunia usaha, maka hilirisasi bisa dikembangkan sehingga produk memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, melaporkan bahwa kegiatan jambore telah diawali dengan sarasehan yang diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah.
Selain sarasehan, kegiatan juga diisi dengan podcast tata kelola perhutanan sosial, business matching, serta pameran produk unggulan hasil hutan sosial, khususnya kopi yang berasal dari berbagai wilayah mulai Pacitan hingga Banyuwangi.

Menurut Jumadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 mengalokasikan dukungan ekonomi produktif senilai lebih dari Rp3 miliar untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial.

“Berbagai bantuan alat ekonomi produktif telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Banyak kelompok tani hutan yang mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan berkat dukungan tersebut,” jelasnya.

Jumadi menyampaikan kebanggaannya atas prestasi kelompok tani hutan Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan nasional. Salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan Rengganis di lereng Argopuro, Kabupaten Jember, yang menjadi kelompok tani hutan terbaik nasional tahun 2025 dengan nilai transaksi usaha mencapai Rp 49 miliar. (*)