Atasi Stunting, Pemkab Bantul Gelontorkan Anggaran untuk Dusun

TIMESINDONESIA, BANTUL – Komitmen Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul menekan angka stunting di Bumi Projotamansari tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai strategi untuk mencegah anak stunting yang terjadi di tengah masyarakat.

Diantara strategi yang telah dilakukan adalah mengucurkan anggaran hingga tingkat pedukuhan. Dana tersebut digunakan untuk pemberian makanan bagi anak balita dan ibu hamil yang ada di wilayahnya.

“Jadi, alokasi anggaran Rp50 juta per dusun itu dapat digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak stunting di Posyandu tingkat padukuhan,” kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Selasa (26/12/2023).

Selain untuk penanganan stunting, dana pedukuhan tersebut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di masing-masing padukuhan. Sebab, para dukuh merupakan aparat pemerintah daerah yang berada di ujung paling bawah yang mengetahui karakteristik warganya.

“Dengan cara itu, maka pengentasan kemiskinan akan lebih maksimal,” terangnya.

Selain itu, Pemkab Bantul mendorong kepada kalurahan terus mengoptimalkan pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Sebagai wujud dorongan terhadap kalurahan, Pemkab Bantul menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2017.

Dalam perda itu disebutkan bahwa adanya strategi pengurangan beban masyarakat pra sejahtera. Sehingga, perlu adanya program penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

“Pada tahun 2024, Pemkab Bantul memiliki program prioritas yaitu penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim prestasi untuk menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan,” terang Kepala Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Priyanto.

Untuk mengimplementasikan program tersebut, pada tahun 2024 anggaran untuk Program Boga Sehat ditingkatkan. Dari semula Rp6 miliar pada tahun 2023 naik menjadi Rp8 miliar pada tahun 2024.

“Dari sebelumnya jumlah sasaran Boga Sehat sekitar 900 orang pada tahun 2023, meningkat menjadi sekitar 1.112 orang pada tahun 2024,” tandas Priyanto.

Dengan adanya Program Boga Sehat, para lansia pra Sejahtera akan mendapatkan makanan dengan gizi berimbang. Pemberian makanan tambahan itu berlangsung selama 10 bulan. “Ketika para lansia sehat, maka tentu keluarganya akan senang,” jelasnya.

Tak cukup itu saja, untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, Pemkab Bantul menggagas program pemberian alat bantu kepada para penyandang disabilitas. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp200 juta.

“Anggaran itu akan digunakan untuk membeli alat bantu yang diperlukan disabilitas. Bisa kursi roda, alat bantu dengar, dan lain sebagainya,” papar Priyanto.

Dari data yang dihimpun Pemkab Bantul, jumlah lansia pra Sejahtera dan disabilitas mencapai sekitar 5 ribu orang dari total 128 ribu warga miskin yang ada di Kabupaten Bantul. Dengan adanya anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemkab Bantul berharap kedepan angka kemiskinan berkurang.

“Adanya anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran dan partisipasi masyarakat yang taat membayar pajak. Karena itu, kami imbau masyarakat agar taat membayar pajak. Sebab, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat juga untuk pembangunan fisik, penanganan stunting dan lain sebagainya,” pinta Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. (*)