Aktivis di Malang Bredel Praktik Politik Adu Domba Prabowo-Griban dalam Polemik MBG

MALANG - Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya menyangkut efektivitas kebijakan, tetapi juga cara pemerintah merespons kritik publik. Aktivis sekaligus mahasiswa Antropologi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Mohammad Rafi Azzamy, menilai ruang evaluasi terhadap program tersebut belum dibuka secara optimal sehingga memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Rafi dalam forum diskusi "Reset MBG" yang diselenggarakan TIMES Indonesia, Selasa (7/7/2026).

Menurut Rafi, demonstrasi yang mendorong penghentian sementara program MBG bukanlah bentuk penolakan terhadap upaya pemenuhan gizi anak, melainkan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, ketimpangan distribusi, hingga perlunya kajian akademik yang lebih komprehensif sebagai dasar pelaksanaan program.

"Kalau ban kendaraan bocor, tidak mungkin diperbaiki sambil jalan. Harus berhenti dulu untuk mengetahui letak masalahnya. Begitu juga MBG, menurut saya perlu dihentikan sementara agar bisa dievaluasi," ujar Rafi.

Soroti Polarisasi di Tengah Masyarakat

Rafi menilai situasi menjadi semakin kompleks setelah muncul aksi-aksi yang mendukung keberlanjutan MBG beberapa waktu setelah demonstrasi evaluasi program digelar.

Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang sama-sama terdampak kebijakan pemerintah, tetapi justru berada pada posisi yang saling berhadapan.

Ia berpendapat masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari pelaksanaan MBG tentu memiliki kepentingan agar program tetap berjalan, sementara kelompok yang menyampaikan kritik lebih berfokus pada perbaikan tata kelola kebijakan.

"Yang mengkritisi MBG dibenturkan dengan orang-orang yang bekerja di MBG. Padahal keduanya sama-sama terdampak oleh kebijakan tersebut," katanya.

Dalam forum tersebut, Rafi juga menyampaikan pandangannya bahwa pola tersebut mengingatkannya pada praktik politik divide et impera atau politik adu domba. Pernyataan itu merupakan pandangan pribadi narasumber dalam diskusi dan tidak disertai bukti empiris yang dipaparkan dalam forum.

Desak Dialog Publik yang Lebih Terbuka

Selain menyoroti dinamika demonstrasi, Rafi menilai pemerintah seharusnya lebih mengedepankan dialog publik sebagai ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.

Ia mengatakan memperoleh informasi dari sejumlah rekan jurnalis mengenai dugaan adanya keterlibatan kekuatan politik dalam berbagai aksi terkait MBG. Namun, dalam paparannya ia tidak menyampaikan bukti yang dapat memverifikasi informasi tersebut.

Karena itu, Rafi menegaskan fokus utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuka mekanisme evaluasi yang transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Saya melihat pemerintah belum memilih jalur dialog publik yang terbuka. Yang muncul justru masyarakat saling berhadapan," ujarnya.

Pengelola SPPG Dinilai Juga Terdampak

Meski mengkritisi pelaksanaan MBG, Rafi menegaskan kritiknya tidak ditujukan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan pengalamannya saat melakukan peliputan sebagai jurnalis pers mahasiswa, ia menilai banyak pengelola SPPG di Malang bekerja secara profesional sehingga kasus keracunan makanan relatif lebih sedikit dibandingkan sejumlah daerah lain.

Menurutnya, para pengelola maupun pekerja SPPG justru ikut terdampak ketika terjadi penyesuaian anggaran pemerintah maupun berbagai persoalan dalam implementasi program.

"Pengelola SPPG menjadi korban, para pekerjanya juga menjadi korban. Di sisi lain, masyarakat yang mengkritik juga menghadapi tekanan ekonomi seperti biaya pendidikan dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Pada akhirnya yang berhadapan justru sesama masyarakat," tuturnya.

Rafi menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kritik terhadap MBG merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan kebijakan publik. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga pada bagaimana pemerintah membangun ruang dialog dan menerima kritik sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.(*)