Aksi PB HMI di KPK Penuh Dengan Kepentingan dan Intervensi Politik Praktis

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dinamika yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari pantauan dan pengawasan publik. Tak terkecuali, datang juga dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten.

Menurut Ketua Bidang Parawisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF), Rusdi Bicara, bahwa dinamika yang terjadi di lembaga anti rasuah tersebut harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan politik yang dapat melemahkan penegakkan hukum di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Ia juga menyoroti aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada hari kamis 6 April 2023 di depan kantor KPK. Menurutnya, aksi tersebut penuh dengan kepentingan dan intervensi politik eksternal.

"Aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh oknum-oknum PB HMI penuh dengan kepentingan politik praktis dan tanpa ada pembahasan yang di lakukan dalam rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Hal ini, telah mencederai mekanisme dan marwah organisasi," tegas Rusdi.

Lanjut Rusdi, seharusnya PB HMI lebih fokus kepada isu-isu Kebangsaan dan isu-isu keumatan didalam maupun di luar negeri. Bukan malah menjadi panitia pelaksana aksi kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

"Saya melihat bahwa PB HMI sekarang tidak lagi mengawal isu-isu keumatan dan kebangsaan, tapi mereka lebih fokus terhadap isu-isu politik yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan itu jauh dari nilai-nilai idependensi dan juga idealisme mahasiswa yang dapat mencoreng nama baik organisasi HMI se-Indonesia," ujar Rusdi.

Lebih jauh, Rusdi meminta agar Ketua Umum PB HMI menegur oknum-oknum PB HMI yang telah menyeret PB HMI masuk dalam kepentingan politik praktis tersebut.

"Ketua Umum PB HMI harus menegur secara tegas terkait keterlibatan beberapa oknum pengurus PB HMI yang melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK, karena aksi yang di lakukan tadi adalah aksi titipan dan tidak ada intruksi dari ketum PB untuk seluruh kader HMI se-Indonesia," tegasnya.

BADKO HMI Jabodetabeka Banten mengutuk keras atas keterlibatan Pengurus Besar HMI yang melakukan aksi titipan di depan KPK serta mendesak Raihan Ariatama selaku ketua umum PB HMI harus menegur dan jika perlu segera reshuffle pengurus yang tidak tertib.