Ahmad Luthfi Kawal Penanganan Sedimentasi Waduk Mrica Banjarnegara ke Pemerintah Pusat

BANJARNEGARA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara kepada pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan karena kondisi sedimentasi waduk dinilai telah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Dalam forum itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan sedimentasi Waduk Mrica telah mencapai sekitar 93 persen.

Menurut Amalia, persoalan tersebut tidak hanya berdampak bagi Kabupaten Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi wilayah lain di Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai pengendali air, sedimentasi yang tinggi juga disebut berdampak pada menurunnya produksi energi dari waduk tersebut.

"Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica," katanya.

Selain persoalan Waduk Mrica, Banjarnegara juga menyoroti kondisi geografis wilayahnya yang sebagian besar masuk kawasan rawan bencana. Hal tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam penataan wilayah dari hulu hingga hilir.

"Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Amalia menambahkan, penanganan kebencanaan di Banjarnegara juga telah mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah persoalan yang sebelumnya tertunda disebut mulai terselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan siap mendorong penanganan sedimentasi Waduk Mrica ke pemerintah pusat. Pemprov Jateng, kata dia, akan mengawal persoalan tersebut melalui koordinasi dan penyampaian surat resmi.

"Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama," kata Luthfi.

Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat perlu diselesaikan melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pemprov Jawa Tengah akan mengambil peran sebagai penghubung agar berbagai persoalan daerah dapat segera memperoleh tindak lanjut.

Luthfi menegaskan, sejumlah persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk di Banjarnegara, perlu ditangani secara simultan melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, serta unsur terkait lainnya. (*)