UMKM di Lamongan Hadapi Digitalisasi dan Homogenitas Produk

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Era digitalisasi saat ini semakin berkembang cepat seiring dengan perkembangan teknologi informatika. Hal ini cukup menarik apabila dikaji dan dilihat dari sudut pandang ekonomi.

Adakah kesiapan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Jawa Timur khususnya Kabupaten Lamongan yang dulunya menggunakan sistem konvensional dipaksa beralih ke sistem digitalisasi.

"Kondisi ini, pastinya akan menumbukan permasalahan. Sehingga para pelaku UMKM harus melakukan penyesuaian agar bisa bertahan di era digitalisasi yang terus berkembang," kata Dr Abid Muhtarom, Dosen Universitas Islam Lamongan (Unisla), Rabu (13/9/2023).

Pertama, Abid menjelaskan, permasalahan yang tumbuh dan dirasakan oleh pelaku UMKM adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum ditingkatkan dan juga belum terlalu paham tentang sistem pasar digital saat ini.

"Nah, solusinya dengan cara meningkatkan skill pengetahuan dengan jalan pelatihan dan sertifikasi skill yang dibutuhkan," ujar pria yang juga sebagai Wakil Ketua PC GP Ansor Lamongan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Energi.

Lebih lanjut, sambung Abid, yang kedua  usia pengusaha yang tidak produktif karena banyak SDM bekerja di industralisasi yang bisa menjanjikan upah bulanan yang jelas dan berkelanjutan.

"Oleh karena itu pemerintah harus membuat stimulus, agar usia produktif atau pemuda mau berminat untuk menjadi pengusaha UMKM," ucap pria yang juga sebagai Pengurus Harian GP Ansor

Yang ketiga, Abid mengungkapkan, permasalahan berasal dari manajerial usaha yang kurang mendukung, baik itu baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Secara langsung bisa di sebabkan karena SDM kurang skill. Sedangkan tidak langsung bisa berupa keberpihakan pemerintah terhadap regulasi yang menguntungkan pengusaha besar bahkan pengusaha asing," tuturnya.

Keberpihakan pemerintahan terhadap pengusaha UMKM yang perlu di tingkatkan, dikatakan Abid, menjadi permasalahan yang ketiga. Menurutnya, bukan menjadi rahasia lagi bila pemerintah lebih banyak berpihak pada usaha besar bahkan pengusaha asing sebagai pemodal besar.

"Bila permasalahan ini terjadi, tentunya pemerintah harus bisa membuatkan solusi. Dengan cara membuat Undang-Undang untuk melindungi UMKM dan memberikan jaminan akan keberlangsungannya," katanya.
 

Ketidakberpihakan pada UMKM, Abid mengatakan, menjadi permasalahan yang beresiko besar. Karena, menurutnya, dampak yang ditimbulkan adalah UMKM mengalami kesulitan mendapatkan permodalan.

"Solusi yang bisa dilakukan adalah perbankan pemerintah harus berani memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah. Namun dengan nilai pinjaman yang besar, juga regulasi aturan pinjaman yang berpihak pada UMKM" ucapnya.

Selanjutnya, Abid menyampaikan, perkembangan digitaliasi yang sulit disamakan dengan perkembangan UMKM juga menjadi permasalahan. Namun, menurutnya, masih ada solusinya bila selalu ada update informasi dan peningkatan skill bagi pelaku UMKM.

"Dan yang terakhir yakni, harus adanya langkah dalam menigkatkan kerjasama dan dukungan politik terhadap UMKM," katanya.

Saat ini banyak sekali permasalahan terjadi karena sistem digitalisasi yang terus berkembang. Namun ada hal yang cukup menarik selain digitalisasi, Abid menyebutkan, permasalahan homogenitas produk.

"Nah, yang menjadi penyebab produk di suatu wilayah hampir sama itu dikarenakan belum adanya potensi produk yang ditunjukkan. Sehingga ini menimbulkan permasalahan homogenitas produk UMKM," tuturnya.

Abid menuturkan, homogenitas produk sudah menjadi penyebab tersendiri dari masalah antar desa dalam satu wilayah sekitar karena produk UMKM. Menurutnya, ini dikarenakan desa dipaksa terlalu cepat membuat produk tanpa melihat hasil kajian dan studi ilmiah yang lebih lanjut.

"Sehingga produk UMKM yang dikembangkan desa menjadi tidak bisa laku. Bahkan ada beberapa desa tidak memproduksi lagi. Jadi saat ini UMKM di Lamongan tengah menghadapi dua hal yakni digitalisasi dan homogenitas produk," tutur Abid. (*)