Tegaskan Peran Kontrol Sosial Pemerintah, Ketua KNPI Jombang Ajak Mahasiswa Kritis dan Adaptif di Era AI

JOMBANG Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Jombang (KNPI Jombang) , Rohmadi, MPd menegaskan bahwa dinamika demokrasi di tingkat lokal hingga nasional menuntut peran aktif generasi muda, khususnya mahasiswa.

Hal itu dia tegaskan dalam Forum Talk Show bertema 'Penguatan Peran Mahasiswa dalam Demokrasi dan Sistem Ketatanegaraan; yang digelar Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Jombang (IKABEMJO) di Aula Bung Tomo Pemkab Jombang, Minggu (1/3/2026) petang. 

Talk Show itu menghadirkan 3 Pembicara yakni Rohmadi selaku Ketua KNPI Jombang, AKBP Ardi Kurniawan selaku Kapolres Jombang dan A. Baha'ur Rifqi dari Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara. 

Dalam forum yang dihadiri ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jombang itu, Rohmadi menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

“Mahasiswa adalah penjaga nurani publik. Perannya bukan sekadar demonstrasi, tetapi memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat,” ujar Rohmadi. 

Sebagai Ketua DPD KNPI Jombang, Rohmadi memahami betul dinamika gerakan mahasiswa. Ia mengingatkan agar sikap kritis tetap dibangun di atas landasan ilmiah dan intelektual.

Menurutnya, penyampaian aspirasi harus berbasis data, riset, dan argumentasi yang kuat. “Gerakan mahasiswa harus rasional, bukan emosional. Kritik harus disampaikan dengan kajian akademik, bukan sekadar ikut arus,” tegasnya.

Dalam paparannya, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang, juga menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pria yang akrab disapa Mas Rohmadi ini menilai, mahasiswa tidak cukup hanya aktif dalam ruang kelas atau diskusi internal kampus. Mereka harus turun langsung mengidentifikasi persoalan masyarakat dan menghadirkan solusi berbasis penelitian.

“Tri Dharma itu bukan slogan. Pendidikan membentuk nalar kritis, penelitian melahirkan solusi, dan pengabdian memastikan ilmu itu dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Rohmadi mendorong mahasiswa di Kabupaten Jombang agar lebih banyak melakukan riset-riset kecil terkait kebijakan daerah, seperti isu pendidikan, pengangguran, UMKM, hingga tata kelola pemerintahan desa.

Tak hanya soal demokrasi, Rohmadi juga menyinggung percepatan teknologi dan arus informasi yang kian masif, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Menurutnya, mahasiswa tidak boleh gagap teknologi. Justru, mereka harus menjadi kelompok terdepan dalam memanfaatkan AI untuk riset, analisis data, hingga advokasi kebijakan.

“Era sekarang adalah era percepatan informasi. Mahasiswa harus adaptif dengan AI dan teknologi digital. Gunakan untuk memperkuat argumen, bukan untuk menyebarkan hoaks,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PWI Jombang mengingatkan bahaya fenomena fear of missing out (FOMO) terhadap isu-isu nasional yang viral di media sosial.

Rohmadi menilai, mahasiswa sering kali terjebak dalam perdebatan nasional tanpa memahami konteks lokal.

“Jangan FOMO. Isu nasional penting, tapi kebijakan daerah juga harus diawasi. Bahkan itu lebih dekat dan bisa langsung disampaikan kepada kepala daerah,” katanya.

Dalam forum tersebut, Rohmadi mengajak mahasiswa untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah di Jombang. Menurutnya, ruang dialog dengan kepala daerah terbuka lebar dan dapat dimanfaatkan secara konstruktif.

“Kalau ada kebijakan yang perlu dikritisi, sampaikan dengan kajian akademik. Temui kepala daerah, ajukan solusi. Mahasiswa harus menjadi mitra kritis pemerintah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif mahasiswa sebagai penyeimbang kekuasaan. Tanpa kontrol sosial, kebijakan berpotensi melenceng dari kepentingan publik.

Talk show yang digelar IKABEMJO ini menjadi ruang konsolidasi lintas kampus untuk memperkuat peran mahasiswa dalam sistem ketatanegaraan.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai pertanyaan seputar strategi advokasi kebijakan, etika gerakan mahasiswa, hingga tantangan demokrasi digital.

Momentum buka puasa bersama turut menambah keakraban suasana. Namun substansi diskusi tetap mengerucut pada satu hal: mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang cerdas, kritis, dan adaptif.

Di akhir sesi, Rohmadi menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas intelektual dan integritas generasi mudanya.

“Kalau mahasiswa kuat secara nalar, moral, dan teknologi, maka demokrasi kita juga akan kuat. Jangan pernah berhenti belajar, meneliti, dan mengabdi,” pungkasnya. (*)