Riset DIR: Tahun Pertama Kepemimpinan di Era Digital Ditentukan oleh Narasi

JAKARTA Di era keterbukaan informasi dan ledakan media sosial, kepemimpinan tidak lagi hanya diuji di ruang rapat birokrasi. Ia diuji setiap hari di ruang publik digital—tempat kebijakan dibaca, dipuji, diperdebatkan, bahkan dipertanyakan dalam hitungan detik.

Laporan tahunan Deep Intelligence Research (DIR) bertajuk Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026 menegaskan perubahan besar itu. Dalam riset yang menganalisis periode 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026 tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, muncul sebagai kepala daerah yang paling menyedot perhatian publik—baik di media massa maupun media sosial.

DIR menggunakan pendekatan media intelligence, menggabungkan analisis pemberitaan dengan digital listening berbasis kecerdasan artifisial untuk membaca bagaimana legitimasi pemimpin daerah terbentuk di tengah arus informasi yang masif.

Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menyebut tahun pertama masa jabatan sebagai fase paling menentukan.
“Ini adalah masa ketika publik menguji janji kampanye, respons terhadap program nasional, hingga ketangkasan menghadapi krisis. Perhatian masyarakat sangat tinggi, dan harapan mereka bahkan lebih besar,” ujarnya.

Sorotan Publik dalam Angka

DIR mencatat total 1.887.196 pemberitaan tentang kepala daerah tingkat provinsi di lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik. Dari eksposur tersebut, tercipta engagement lebih dari 5,6 miliar dengan jangkauan audiens mencapai 33,7 miliar.

Sementara itu, percakapan di media sosial mencapai 4,5 juta diskusi lintas platform—dari Instagram, TikTok, YouTube, hingga X—yang menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena utama pembentukan persepsi publik.

Menariknya, media massa cenderung menghadirkan sentimen positif hingga 79 persen. Sebaliknya, media sosial menjadi ruang yang lebih dinamis: apresiasi berjalan berdampingan dengan kritik tajam.

Dedi Mulyadi dan Politik Narasi Kerakyatan

Dalam kategori Highest Publication, Dedi Mulyadi mencatat dominasi dengan lebih dari 194 ribu pemberitaan media online, disusul ribuan publikasi di media cetak dan elektronik. Narasi yang konsisten mengangkat isu kerakyatan, pendekatan sosial, serta konsolidasi wilayah menjadi faktor utama tingginya eksposur.

Pada kategori Highest Engagement, dominasinya semakin terlihat. Ia membukukan engagement lebih dari 4,2 miliar dengan jangkauan audiens mencapai 25,5 miliar.

Pendekatan komunikasinya yang humanis—terutama melalui konten langsung ke masyarakat akar rumput—menjadi magnet kuat di platform visual seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dalam lanskap digital, gaya komunikasi yang terasa personal justru memperkuat legitimasi.

Peta Kompetisi Kepala Daerah

Di bawah Dedi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencatat lebih dari 153 ribu publikasi media online dengan engagement hampir satu miliar interaksi. Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menonjol melalui isu ekonomi syariah dan perlindungan sosial, dengan puluhan ribu eksposur media yang stabil.

DIR juga menemukan bahwa perhatian publik terhadap kepala daerah banyak dipicu oleh tiga kluster isu utama program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, kemampuan menghadapi krisis kebencanaan, serta isu integritas dan relasi politik yang menyentuh aspek hukum.

Kepemimpinan Tak Lagi Administratif

DIR mengutip pemikiran futuris bisnis Mike Walsh tentang pentingnya kepemimpinan berbasis data dan algoritma. Pemimpin daerah masa depan tidak cukup bekerja secara administratif, tetapi harus mampu membaca data, emosi publik, dan dinamika komunikasi digital.

Pandangan serupa disampaikan pakar manajemen Rhenald Kasali yang menekankan perlunya kepala daerah meninggalkan asumsi lama dan berani menantang realitas baru yang serba cepat dan terdigitalisasi.

Bagi DIR, harmonisasi dengan legislatif tetap menjadi fondasi stabilitas pemerintahan. Namun kini, stabilitas tidak hanya dibangun lewat kebijakan substantif, melainkan juga lewat kemampuan menjelaskan kebijakan itu secara transparan dan komunikatif.

Legitimasi di Era Percakapan

Rapor DIR menyimpulkan satu hal penting: legitimasi publik di era digital bukan lagi semata hasil kerja teknokratis. Ia lahir dari kombinasi antara kebijakan nyata dan kemampuan mengelola narasi di tengah percakapan masyarakat yang terus bergerak.

Kepemimpinan hari ini, dengan demikian, bukan hanya soal apa yang dikerjakan—tetapi juga bagaimana pekerjaan itu dipahami, dirasakan, dan dipercaya publik.

Dalam lanskap baru tersebut, figur yang mampu menjembatani kebijakan dengan komunikasi yang membumi akan lebih mudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan di tahun pertamanya, DIR menilai Dedi Mulyadi menjadi contoh paling menonjol dari perubahan paradigma itu. (*)